Tim independen standarisasi lembaga pendidikan kursus akan dibentuk. Ini dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, sebab pendidikan di Jatim tidak hanya pendidikan formal yang maju tapi juga pendidikan informalnya. Pendidikan non formal itu antara lain lembaga kursus yang kini berjumlah 30 ribu, seperti kursus komputer, elektro, dan bahasa Inggris.
Sekda Provinsi Jatim, Dr H Rasiyo MSi melalui rilis Biro Humas, Jumat (30/7) mengatakan, lembaga kursus ini melengkapi pendidikan formal di Jatim dan ditumbuhkembangkan dengan bagus. Kualitas penyelenggaraan lembaga kursus harus bagus dengan ditunjang tenaga pendidik dan pendidikan yang bagus.
“Yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh peningkatan kualitasnya tidak hanya pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal. Guru-guru inilah yang menjadi satu-satunya tumpuan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Saat ini, kata Rasiyo, untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia  2 – 4 tahun, jumlahnya sudah mendekati 17 ribu dengan tenaga pendidik 38 ribu orang.
Sementara pemberantasan buta huruf di Jatim, masih 1,2 juta yang terdiri dari usia  45 – 60 tahun berjumlah 300 ribu, sedangkan 65 tahun keatas 900 ribu, sehingga jumlah buta huruf 45 tahun ketas sekitar 1,2 juta.
Hal ini menghambat IPM di Jatim walaupun sudah mendekati 70,98 %. Upaya yang dialkukan yakni kerjasama dengan Kab/ Kota untuk mengentaskan buta aksara. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik akan menghambat progam Jatim dalam mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Jatim.
Sementara itu, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan non Formal (PTK-PNF), Kementerian Pendidikan Nasional Prof Dr Baidowi, MSi menuturkan, meski mendidik melalui jalur pendidikan non formal, peran para pendidik non formal dalam mencerdaskan anak bangsa menjadi penting karena jumlah peserta didik di jalur pendidikan non formal sangat besar sekali.
Keterampilan dan kecermelangan inovasi yang diberikan para pendidikan non formal  telah memberikan semangat baru kepada para remaja yang putus sekolah dan terkungkung dalam kelompok pengangguran. Jumlah tenaga pendidik tidak seimbang dengan peserta didik yang harus dilayani. “Oleh karena itu kepada semua pengelola pendidikan non formal untuk memberikan apresiasi dan perhatian yang lebih baik kepada para pendidik dan tenaga pendidikan pada jalur pendidikan non formal,” harapnya.
Dengan beban dan tantangan yang mereka hadapi itu, kata dia, sudah sepantasnya untuk lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, apalagi bisa meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraannya.(sti)