LIPI dan KPK Riset Parpol di Jatim

Jatim Newsroom – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kini tengah bersiap untuk melakukan penelitian di Jawa Timur. Dalam riset tersebut, LIPI bakal meneliti terkait dinamika partai politik (parpol) di Jatim, mulai dari aspek etika, serta cara kaderisasi dan rekruitmen parpol.

 “Jatim kami pilih karena termasuk salah satu provinsi yang melahirkan banyak aktor politik di kancah nasional, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif,” kata Pakar Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, Jumat (10/6).

Menurutnya, banyak pejabat dari kalangan elit politik asal Jatim seperti di DPR RI. “Jadi ada tiga provinsi yang paling banyak memiliki sosok berkualitas di perpolitikan nasional, yakni Jatim, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan” katanya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Guntur Kusmiyano, mengatakan, persentase dan kuantitas negarawan atau aktor-aktor politik di Jatim adalah yang terbesar. Untuk itu, KPK bekerjasama dengan LIPI ingin menggali nilai-nilai kultural dalam rangka menyusun panduan kode etik dan rekruitmen kaderisasi parpol.

“Tahapannya panjang, dari awal kita adakan FGD, lalu interview kepada aktor-aktor politik, dan semua stakeholder disini, ada local wisdom yang ingin kita gali. Kami berharap untuk mendapat masukan yang berarti dari Pakde Karwo (Gubernur Jatim, Sopekarwo). Ada tiga sistem integritas yang kita bangun, kode etik, lalu sistem rekruitmen kaderisasi, dan ketiga pendanaan parpol,” jelasnya.

Menanggapi kunjungan dan rencana riset LIPI dan KPK tersebut, Gubernur Soekarwo, mengkalim situasi dan kondisi politik Jatim relatif aman, nyaman serta kondusif dikarenakan etika berpolitik di Jatim berbasiskan cultural. Artinya, ada rasa saling menghormati dan rajin berkomunikasi.

Ia menjelaskan, politik di Jatim cenderung tanpa gejolak, salah satu faktornya, yakni pihaknya rutin menyambangi parpol setiap tiga bulan sekali. “Dengan difasilitasi Bakesbangpol Jatim, kami setiap tiga bulan sekali mengunjungi parpol-parpol di Jatim, kemudian di situ kami berdiskusi terkait masalah-masalah yang ada, lantas menemukan solusi bersama,” katanya.

Atas upaya pendekatan kultural tersebut, lanjutnya, maka tidak ada yang namanya parpol di Jatim. “Di sini tidak ada banyak parpol, yang ada hanyalah Parpol Jatim, karena semua parpol di Jatim bergabung dalam satu bendera Partai Jatim,” kelakarnya. Tak hanya dengan parpol, ia mengakui kerap mengajak diskusi, DPRD hingga LSM.

“Inilah demokrasi partisipatoris ala Jatim. Pendekatan kultural juga digunakan untuk menyelesaikan konflik di Jatim, contohnya kasus Suni-Syiah di Madura beberapa waktu lalu. Basis kultural ini begitu menyentuh bumi, memang butuh proses yang lama, tapi hasilnya sungguh luar biasa,” tukasnya.  (afr)