Sekjen Kemenkum HAM : Perekrutan 17.000 CPNS Bukan Hadiah atau Bancakan

Jatim Newsroom –Tahun ini setelah dilakukan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan CPNS, kini pemerintah kembali membuka lowongan untuk lembaga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Jumlahnya pun cukup fantastis, yakni sekitar 17.000 formasi. Kendati demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto menegaskan jika perekrutan CPNS itu bukan hadiah atau bancakan.

“Dalam proses penerimaannya sangat dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas sesuai dengan semboyan Kemenkum HAM. Hakekat pemberian formasi CPNS yang cukup besar ini bukanlah hadiah, bukan bancaan dan jangan bikin kegaduhan,” tegas Bambang di Aula  Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (23/8) pagi.

Ia menjelaskan, bahwa formasi yang diperleh jajaran Kemenkum HAM menjawab atas persoalan yang muncul hampir di semua bidang. “Kita sering mengeluhkan kekurangan SDM. Sebagai pelaksanaan langkah dalam road map reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan maka penambahan SDM baru ini juga akan sangat membantu meningkatkan kinerja,” katanya.

Guna menyiapkan seleksi CPNS tersebut, ia menegaskan pada panitia penerimaan CPNS TA 2017 untuk memahami mekanisme dan time line dengan baik. “Pahami dan manage waktu dalam setiap tahapan prosesnya dengan melakukan tugas sebbaik-baiknya,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kerawanan permasalahan dalam proses penerimaan CPNS ini, pihaknya juga telah membentuk Unit Layanan Pengaduan. “Unit layanan ini bukan hanya memberikan informasi yang akurat tetapi harus sigap untuk menindaklanjuti jika menerima keluhan dan pengaduan,” tegasnya.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur, Susy Susilawati menyampaikan proses penerimaan CPNS TA 2017 di Kanwil Jawa Timur telah dilakukan mulai dari tahap pembentukan panitia penerimaan dengan dikoordinir oleh para Kepala Divisi. Untuk update jumlah pelamar yang telah diterima baik secara online maupun po box hingga kini masih terus dihimpun.

Ia menjelaskan, data jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, hingga penempatan untuk wilayah Jawa Timur memiliki kriteria berbeda. Untuk penjaga tahanan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat dengan jumlah alokasi : 1.066 orang dengan  penempatan di seluruh lapas dan rutan wilayah Jawa Timur. Analis Hukum  dengan kualifikasi pendidikan SI Hukum  jumlah alokasinya hanya  10 orang dengan   penempatan di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Formasi penata keuangan, Kustodian Kekayaan Negara dan Psikolog Klinis Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Akuntansi/Manajemen Keuangan/Komputerisasi Akuntansi, S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen Ekonomi/Sosial Politik/Hukum/Akuntansi serta S1 Psikologi; jumlah alokasi empat orang dengan penempatan di kantor wilayah.

Dokter Umum Pertama dan Perawat Pertama dengan kualifikasi pendidikan : Dokter Umum dan S1 Keperawatan + perawat jumlah alokasinya  lima orang dengan penempatan di seluruh lapas dan rutan wilayah Jawa Timur. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dengan kualifikasi pendidikan  S1 Psikologi dan S1 Sosiologi Hukum sebanyak alokasi 66 orang dengan penempatan di diseluruh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jawa Timur.

Sedangkan Analis Keimigrasian Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum, S1 Sosial Politik, S1 Ekonomi, S1 Akuntansi, S1 Komunikasi, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Sastra Bahasa Asing memiliki alokasi 198 orang dengan penempatan di diseluruh Kantor Imigrasi (KANIM) Wilayah Jawa Timur. (afr)