Prof Hariadi : Bangun Data Center Langkah Tepat Gubernur Wujudkan E-Goverment

Jatim Newsroom - Pakar Teknologi Informasi (TI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof Mochammad Hariadi ST MSc PhD, mengatakan bahwa pembangunan TI Jawa Timur untuk menjadi provinsi berbasis elektronik (e-Goverment) terdepan di Indonesia sudah on the right track atau sudah berada pada jalur yang benar.

Dikatakannya, Pemprov Jatim kini sudah memiliki Pusat Data atau Data Center (DC) yang merupakan jantungnya e-Goverment.  DC akan menjamin sebuah keamanan data, baik keamanan jaringan maupun keamanan dari serangan cyber. Selain itu juga avaibility (ketersediaan) yakni menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, serta akan tetap stabil karena dilengkapi dengan kontrol lingkungan (environment control).

Menurutnya, DC merupakan infrastruktur strategis dalam implementasi pemerintahan e-Goverment. DC  pemerintah dalam era digital memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. " Smart Province adalah dimana semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terlayani dengan teknologi informasi yang mumpuni, sehingga bisa terjadi interoperabiltas data atau istilah saat ini dikenal dengan Open Data. Open Data membutuhkan integrasi semua data Perangkat Daerah yang terpusat di DC pemprov Jatim" ujar Dosen Departemen Teknik Komputer ITS ini.

Jika semua insfratsruktur TI itu sudah ada, kata Prof Hariadi, maka satu hal yang harus dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, yakni tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk merawat dan mengembangkan DC.

Sekitar 4 dekade yang lalu, Setidaknya SDM yang berhubungan dengan TI itu  hany 4 jenis SDM antara lain Sistem Analyst, Senior Programmer, Junior Programmer, dan Operator.

" Keempat kategori SDM tersebut sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan saat ini, dan sudah ada 180 jenis spesialisasi SDM bidang TI saat ini," kata pakar TI yang pernah melakukan penelitian WINDS Project di Jepang ini.

Dikatakannya, SDM yang kompeten juga harus ada jabatan penting untuk merawat dan mengembangkan TI di pemprov JATIM terutama dalam menjalankan infrasruktur DC. Hal pertama yakni adanya CIO (Chief Information Officer), posisi ini akan diduduki oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur, yang bertugas untuk mensupport TI yang sedang berjalan.

Berikutnya, adalah CSO ( Chief Security Officer). Secara umum CSO bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga aset informasi, kekayaan intelektual dan sistem komputer. Namun CSO juga  bertanggung jawab atas sistem bisnis dan keamanan organisasi, serta pengembangan, implementasi dan manajeman organisasi. CSO harus punya visi, strategi dan program, kemudian diimplementasi. Serta mengidentifikasi dan menerapkan proses keamanan di seluruh organisasi untuk mengurangi risiko maupun untuk menanggapi insiden.

Lebih lanjut Prof Hariadi menjelaskan, dalam pengembangan DC Pemprov Jawa Timur juga harus menempatkan posisi SDM yang disebut CDO (Chief Data Officer). Ini bertugas untuk mengelola data sehingga CEO bisa dengan mudah mengambil data.

"Dari ketiga komponen itu nanti juga akan ada pembagian spesialis lagi," jelas profesor yang pernah melakukan riset dengan JAXA yaitu sebuah Badan explorasi angkasa semacam NASA milik Pemerintah Jepang.

Hal yang paling penting harus dilakukan  adalah  bagaimana Pemprov Jawa Timur mampu  mengembangkan SDM dengan spesialisasi TI tersebut. Menurutnya, ada metode assessment untuk mencari SDM TI yang mumpuni. Melalui Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim sebelumnya sudah melakukan pre assessment pada 82 ASN untuk mengetahui kemampuannya di bidang TI. Diharapkan nanti akan ditemukan SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mengembangkan DC. Antara lain kompetensi dengan sertifikasi CDCP (Certified Data Centre Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), CND (Certified Network Defender), CISO (Chief Information Security Officer), hingga CEH (Certified Ethical Hacker).

"Ini harus dilakukan. Sebab melihat infrastruktur dan kebijakan yang ada, sudah selayaknya Pemprov Jawa Timur menuju ke arah enterprise, sebuah perusahaan besar," ucapnya.

Mendampingi Pemprov
Bisa dikatakan Prof Hariadi adalah sosok yang mendampingi Pemprov Jawa Timur dalam membangun infrastruktut TI. Ia membantu Pemprov Jawa Timur diawali dengan keterlibatannya dalam Program 1 juta Domain Gratis bagi UMKM di Jawa Timur oleh Kemenkominfo RI.

Program ini berangkat dari keprihatinan pemerintah akan langkah masyarakat Indonesia yang menggunakan domain luar negeri untuk kepentingan aktivitas dan bisnisnya. Setidaknya Rp 1,8 Triliun dalam setahun negara ini membayar untuk aksesnya. Karena itu, ia menilai program 1 Juta Domain Gratis bagi UMKM sangat memberikan dampak positif.

Dari pendampingan itu, Prof Hariadi, mengetahui bahwa Pemprov Jawa Timur mempunyai infrastruktur e-Goverment yang memadai, yakni Data Center (DC). Menurutnya, jika DC ini dikembangkan dengan tepat dan benar, maka akan menjadi succes story Gubernur Soekarwo dalam menjadikan Jatim sebagai Smart Province.

Bahkan rencananya, melalu Dinas Kominfo Prov Jatim, Pemprov akan membangun fiber optik berkapasitas Giga Bit/Second (Gbps) yang akan dilengkapi dengan peralatan Digital Signage yang bisa melancarkan diseminasi informasi secara real time. Selain itu bisa juga untuk pengembangan layanan kesehatan dalam bentuk antrian online yang terintegrasi dengan BPJS sehingga akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jatim.(sti)