Jumat, 29 Maret 2024

Penerima Bansos Non Tunai Diharapkan Berpikir Produktif

Diunggah pada : 23 Maret 2017 16:29:43 3

Jatim Newsroom – Penerima Dana Bantuan Sosial (Bansos) non tunai dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI diharapkan bisa mengubah pola pikirnya dari konsumtif menjadi produktif. Artinya bantuan tersebut sebagaian ditabung untuk modal usaha. Anggota Komis 11 DPR RI yang membidangi Keuangan dan perbankan, Indah Kurnia, saat menjadi pembicara di Acara Edukasi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Timur di Kantor Perum Bulog Divre V Surabaya, Kamis (23/3) mengatakan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal. Selain digunakan membeli sembako sebagian bisa disisihkan untuk ditabung yang nantinya bisa digunakan sebagai modal usaha. Agar program tersebut bisa terlaksana dan terwujud, maka OJK mengadakan sosialisasi dan pelatihan edukasi keuangan agen penyalur Bansos non tunai, pendanping tenaga kesejahteraan sosial dan keluarga penerima manfaat. "Kalau para penerima bansos bisa memanfaatkan bantuan tersebut, diharapkan nanti bisa keluar dari keluarga prasejatera menjadi keluarga sejahtera. Inilah yang diharapkan pemerintah saat ini," ujar Indah Kurnia. Sementara Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Kusumaningtuti S Soetiono, mengatakan Bansos non tunai yang dikucurkan pemerintah dengan jumlahnya mencapai Rp 1,2 triliun pada 2017 diharapkan bisa bermanfaat bagi 1.200.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Bansos tersebut memang dikucurkan sebesar Rp 110.000/bulan sebagaian berupa kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan sebagainya sisanya untuk disisihkan dan ditabung. Ditabung di bank yang telah ditunjuk peperintah yakni Bank BNI untuk wilayah perkotaan dan Bank BRI untuk daerah terpencil. Agara para penerima bansos bisa memanfaatkan sebagaian bantuan tersebut maka OJK mengadakan pelatihan edukasi keuangan yang diikuti sebagaian besar perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa mendorong peserta edukasi menjadi literasi dan inklusi keuangan untuk melakukan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut Kusuma, melalui kedisiplinan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengalokasian dana untuk kebutuhan serta menyisihkan sebagaian dana persiapan berinvestasi melalaui pengguna produk/jasa keuangan, dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan. Perempuan sebagai pemegang kendali keuangan keluarga perlu dibekali dengan keterampilqan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Ini agar lebih cerdas dan mandiri secara finansial. Pemahaman pengelolaan keuangan kelaurga yang baik merupakan kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kantor Regional III OJK Surabaya, Sukamto, mengatakan, OJK terus mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Stategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI) khusunya pilar 1 edukasi keuangan dengan berfokus pada sasaran SNKI. Yakni masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil serta perempuan. Implementasi SNKI tersebut dituangkan dalam rangkaian kegiatan edukasi di Surabaya selama tiga hari berturut-turut mulai 23-25 Maret 2017. Kegiqatan ini dilaksanakan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui pembekalan 200 agen bansos, pendamping, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan KPM. (ryo)

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait