Penderita HIV/AIDS Meningkat, Wagub Sarankan Perkuat Kelembagaan KPA

Jatim Newsrom-Meningkatnya penderita HIV dan AIDS di Jawa Timur yang setiap tahunnya mencapai 15%, menjadi keprihatinan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga sebagai Ketua Harian Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Jawa Timur. Disisi lain, perhatian terhadap lembaga tersebut pada masing-masing daerah cukup rendah. Hal ini berakibat lemahnya upaya preventif dalam melakukan pencegahan penyebaran penyakit tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Terkait Dasar Hukum Pembentukan KPA Se-Jatim di Hotel Oval, Senin (29/8) malam.

Dikatakannya, Jawa Timur saat ini menduduki peringkat pertama terbesar kasus AIDS di Indonesia berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS Triwulan 1 tahun 2016 Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, per Maret 2016 kasus AIDS di Jawa Timur telah mencapai 15.569 orang.

HIV dan AIDS merupakan masalah global yang berkembang di setiap negara termasuk Indonesia. Perkembangan penyakit HIV/AIDS di Jawa Timur selalu meningkat tiap tahunnya. Penyebarannya bahkan sudah merata di seluruh kabupaten/kota. Dari data tersebut tidak ada satupun kabupaten/kota yang terbebas dari kasus HIV/AIDS.

Terus meningkatnya penderita penyakit tersebut diantaranya kesadaran seseorang dengan status HIV di kalangan populasi berisiko, sangat rendah. Stigma dan diskriminasi terhadap banyak orang yang hidup dengan HIV memaksa mereka menyembunyikan statusnya. Mereka  takut kehilangan pekerjaan, status sosial, dukungan dari keluarga dan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan mereka akan menerima pengobatan yang tepat dan akan meningkatkan kemungkinan penyebaran HIV yang tidak terdeteksi.

Di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota yang didukung dana bantuan luar negeri (global fund new funding model) untuk program penanggulangan HIV/AIDS hanya 10 kabupaten/ kota antara lain Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Jombang.

Dana domestik dari APBN dan APBD terus diupayakan meningkat dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari mencukupi. sementara dana bantuan luar negeri cenderung menurun. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk tercapainya target strategi dan rencana aksi nasional 2015 – 2019 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’S) serta program Jawa Timur bebas HIV/AIDS tahun 2020, jika tidak dilakukan perencanaan secara komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program hIV/AIDS di Jawa Timur khususnya pada kabupaten/kota yang mendapatkan atau mengusulkan bantuan dana dari APBD diperlukan dukungan dari SKPD khususnya kepada bagian hukum, Bappeda dan BPKAD kabupaten/kota agar dapat berjalan secara sinergis dalam perencanaan dan penganggaran dalam program HIV/AIDS di kabupaten/kota.

Di lain pihak Pemprov juga mengharapkan adanya perencanaan strategis secara konsisten, terarah dan terpadu antar semua pemangku kepentingan di daerah yang dapat diimplementasikan di lapangan guna mendukung program Provinsi Jawa Timur zero infeksi baru HIV/AIDS di Tahun 2020. (jal)