Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

UMUM | 21 May 2019 01:22:40 PM

Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

Foto : Panca JNR

Jatim Newsroom - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan WTP oleh BPK RI dilakukan oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun kepada DPRD dan Gubernur Jatim di Rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/5).

Berdasarkan penjelasan Anggota V BPK RI, Isma Yatun ada beberapa kriteria yang menjadikan Jatim sukses mendapatkan opini tersebut. Di antaranya, Kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.

"Kami mengucapkan selamat kepada Pemrov Jatim atas capaian ini. Dengan demikian, pemerintah mempertahankan yang kedelapan kalinya. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel," katanya saat dihadapan di Paripurna DPRD Jatim.

Selain itu, BPK juga mengapresiasi upaya Pemrov Jatim dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 hingga 2018 per-Semester II 2018), tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh Pemrov Jatim telah mencapai 72,77 persen. 

Namun, Isma Yatun mengingatkan bahwa opini tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam pelaporan keuangan. "Terpenting dengan adanya transparansi dan akuntabel ini bisa mendukung kemakmuran rakyat," katanya. 

DPRD Jatim mengapresiasi atas pencapaian tersebut dan berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian WTP. "Kami ucapkan selamat kepada Pemrov Jatim. Hal ini menjadi dasar dan acuan dalam menyusun anggaran untuk tahun berikutnya," kata Achmad Iskandar, pimpinan sidang paripurna di DPRD Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan WTP kepada Provinsi Jawa Timur. "Capaian ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi dan DPRD Jatim. Untuk kelemahan dan catatan dari BPK pihaknya akan terus melakukan perbaikan keuangan kedepannya terutama soal masalah aset tersebut," ujar Khofifah. (pca/p)

Views 2972
Web Statistic