OJK Kembali Raih Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi

UMUM | 07 Dec 2018 08:46:24 AM

OJK Kembali Raih Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Ahmad Hidayat menerima penghargaan dari Ketua KPK

Jatim Newsroom – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik Tahun 2018 untuk kategori Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD.

Dua penghargaan tersebut diterima Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Ahmad Hidayat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (5/12).

Sementara untuk penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang ketiga kalinya diterima OJK, sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017 OJK juga meraih penghargaan tersebut. Sedangkan penghargaan untuk pengelolaan LHKPN terbaik merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya diterima pada 2017.

Ahmad Hidayat dalam rilisnya kepada JNR Kominfo Jatim, Kamis (6/12) menyatakan, bahwa penghargaan yang diterima ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip-prinsip governance dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan implementasi program antigratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, serta membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan transparan, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN untuk seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pimpinan tertinggi.

“Dengan melalui pelaporan LHKPN ini maka budaya antikorupsi di OJK dapat terinternalisasi dengan baik dan menjadi landasan dari setiap aktivitas pegawai OJK dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita OJK untuk menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi dalam rangka memajukan industri jasa keuangan,” ujarnya

Dituturkan Ahmad Hidayat berbagai upaya penerapan tata kelola yang baik di OJK tersebut telah sesuai dengan tema Hakordia tahun ini, yaitu “Kami Ikut! Beraksi Untuk Membangun Bisnis Berintegritas”, karena OJK tidak hanya ikut aktif dalam upaya mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi di internal OJK saja, tetapi juga di lingkungan industri jasa keuangan di Indonesia. WBS OJK bisa diakses melalui www.ojk.go.id/wbs atau email ojk.wbs@rsmindonesia.id, dan PO BOX ETIK JKT 10000. (ryo/p)

Views 710
Web Statistic