Kenaikan Dana Bantuan Parpol, DPRD Tunggu Perubahan APBD 2018

UMUM | 12 Jan 2018 12:41:20 PM

Kenaikan Dana Bantuan Parpol, DPRD Tunggu Perubahan APBD 2018

foto : Panca JNR

Jatim Newsroom - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2018 untuk memasukan dana bagi partai politik (parpol) yang mengalami kenaikan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan, dengan turunnya PP 1/2018 atas perubahan PP 5/2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol sangatlah wajar. Namun demikian, dalam APBD Jatim 2018 yang sudah disahkan November 2017 belum memasukan perubahan. “Kami mendesak segera dilakukan P-ABPD 2018. Dengan begitu poin tersebut dapat dimasukan dan setiap parpol bisa berkreasi. Pasalnya, ada kenaikan sekitar sepuluh persen dari dana bantuan parpol yang diterima masing-masing parpol yang rata-rata hampir mencapai Rp 2,4 miliar,’’ tegasnya.

\Anggota DPRD Jatim, Anwar Sadad menyatakan  lega dan menyambut positif adanya revisi terkait bantuan keuangan parpol. Mengingat, selama ini parpol tidak bisa turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi atau pendidikan terkait perpolitikan di dalam negari, baik itu terkait kebijakan pemerintah hingga pembangunan.Akibatnya, mereka selalu memandang legislatif dan eksekutif sebelah mata. Padahal tupoksi antara eksekutif dan legislatif berbeda, termasuk terkait sebuah kebijakan beserta aturannya. “Nah, karena dana minim membuat legislatif tak bisa bergerak untuk melakukan sosialisasi,’’ tandasnya.

Untuk itu, dengan ada revisi dimana ada tambahahan seribu persen, diharapkan para anggota legislatif dapat memberikan edukasi soal politik tanah air. Dengan begitu mereka dapat ikut serta menentukan arah kebijakan bangsa ke depan, termasuk dalam memilih pemimpin.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengesahkan kenaikan dana bagi partai politik (parpol). Setelah dana parpol hanya dianggarkan Rp 108 per suara sah, tahun ini pemerintah meresmikan kenaikan uang bantuan menjadi Rp 1.000 per suara sah (khusus DPR RI). Untuk provinsi dari Rp 113 menjadi Rp 1.200/suara dan Kab/kota Rp1.500, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kekuatan APBD.

Dana tersebut disahkan melalui Peraturan Pemerintah No 1/2018 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Payung hukum ini merevisi pasal 5 aturan sebelumnya.Dalam pasal 5 ayat 1 PP No. 1/2018 diatur besaran nilai bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi DPR sebesar Rp 1.000 per suara sah. Di ayat 2 pasal ini juga diatur nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pemerintah resmi menerbitkan PP tentang Kenaikan Dana Parpol. PP tersebut menyetujui tentang kenaikan dana parpol menjadi Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu.

PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018. Saat ini, total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014. Dengan kenaikan itu, ada peningkatan sebesar Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahun. (pca/p)

Views 119
Web Statistic