Jumat, 29 Maret 2024

Kabupaten/Kota di Jatim Siap Lakukan Perpanjangan PPKM Mikro Tahap Kedua

Diunggah pada : 23 Februari 2021 19:59:28 8

Jatim Newsroom -Pemerintah provinsi kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur tahap kedua bersama 38 kabupaten/kota. Dalam Rapat evaluasi secara virtual ini, yang dipimpin Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, dan  Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan, Pemerintah Provinsi Jatim, Selasa (23//2/2021).

Dimana dalam rapat ini, 38 kabupaten/kota di Jatim siap menindaklanjuti dan melaksanakan PPKM berskala mikro tahap kedua mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021 atau hingga dua minggu mendatang.

Bupati Madiun, Bupati Ahmad Dawami dalam paparannya mengatakan dengan adanya penerapan PPKM mikro yang berlangsung tahap satu di kabupaten Madiun angka kesembuhan covid 19 mencapai 88,7 persen, kasus aktif mencapai 4,0 persen. Artinya untuk tingkat kedisiplinan masyarakat Kabupaten Madiun terhadap protokol kesehatan, juga semakin tinggi dan angka kasus positif covid-19 serta angka kematian terus menurun. "Maka itu, Kabupaten Madiun siap melaksanakan tahapan PPKM Mikro tahap kedua mulai 23 februari - 8 Maret 2021 yang akan ditindaklanjuti dengan surat Bupati,"ujarnya.

Bupati Ahmad Dawami berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan PPKM Mikro ini. “Saya berharap dengan dijalankannya PPKM Mikro yang merupakan amanah dari kemendagri lewat bu gubernur, kita diwajibkan untuk menjalankan PPKM Mikro ini, semua pihak tentu menghormati dan mematuhinya”, katanya

Sementara itu Walikota Madiun, Maidi menyatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro telah berdampak secara signifikan terhadap penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di wilayahnya. Maka itu Kota Madiun siap melaksanakan tahapan PPKM Mikro tahap kedua mulai 23 februari - 8 Maret 2021.

Disisi lain evaluasi PPKM Mikro tahap pertama yang berlangsung dua pekan sejak 9-22 Februari, dari 1.025 RT se-Kota Madiun, 95,90 persennya berstatus zona hijau. Sedangkan 4,10 persennya zona kuning. Untuk penanganan covid-19, kata Maidi, Pemkot sudah menganggarkan sekitar Rp100-200 juta di setiap kelurahan. Jika kurang, pemkot sudah menganggarkan di pos belanja tidak terduga (BTT). "Jika sewaktu-waku diperlukan untuk penanganan covid-19, pihak kelurahan bisa mengajukan," imbuhnya.

Disamping itu Maidi mengakui, tingkat kematian akibat covid-19 cukup tinggi, rata-rata berusia lanjut. Ini disebabkan banyaknya penderita yang mengidap penyakit penyerta atau komorbid. Kemudian, tingkat kesembuhan mencapai lebih 85 persen dan kasus aktif menurun. "Secara prinsip PPKM Tahap pertama ini bisa cukup efektif menekan penyebaran covid 19," ujarnya

Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan untuk PPKM tahap kedua ini kabupaten Jombang siap melaksanakan dengan mengeluarkan surat instruksi Bupati Jombang. Dimana untuk tahap PPKM Mikro kedua ini pihaknya fokus dengan pembentukan posko disetiap RT seluruh wilayah kabupaten Jombang. "Adanya pemberlakuan PPKM Mikro tahap pertama yang berakhir pada 22 Februari 2021 membuat Jombang kembali ke zona orange dan tidak ada lagi zona merah,"pungkasnya.

Sementara itu Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan meminta kepada kabupaten/kota di Jatim untuk terus melakukan langkah - langkah untuk menekan angka covid 19 di daerahnya masing - masing. Salah satunya untuk posko desa yang didirikan untuk menyediakan juga tenaga kesehatan yang lengkap mulai dengan menyiapkan Swab antigen dan rapid test, sehingga dengan penyiapan peralatan yang lengkap diharapkan tracing atau penekanan angka covid di Jatim bisa menurun.

"Kami juga minta Kabupaten/kota untuk selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang perkembangan covid 19 di daerahnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan covid 19 tersebut,"pintanya.

Wakapolda Jatim,Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan rapat vidcon tersebut sebagai bahan evaluasi PPKM mikro tahap satu sekaligus melihat kesiapan pelaksanaan PPKM Mikro tahap dua. Di mana ia meminta posko tingkat desa/kelurahan lebih dioptimalkan dengan tetap melibatkan peran serta RT maupun RW. "PPKM Mikro pertama sudah memberikan gambaran bahwa pelaksanaannya cukup bagus karena menunjukkan penurunan angka kasus terkonfirmasi," pungkasnya. (pca)


 

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait