Jatim Siap Jadi Partner Strategis Untuk Provinsi Indonesia Timur

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur siap menjadi partner strategis bagi provinsi-provinsi yang berada dalam Kawasan Indonesia Timur, khususnya untuk menjaga stabilitas logistik bahan pokok serta mengendalikan inflasinya.

Kesiapan tersebut dipertegas dengan keberhasilan Jawa Timur mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Timur, per November 2019 inflasi Jawa Timur mencapai 2,20 persen year on the year (yoy). Ini merupakan terendah se Jawa. “Melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun jejaring di luar Jawa Timur. Best practice ini seyogyanya ditularkan kepada provinsi lain,” ujar Khofifah panggilan akrab Gubernur Jawa Timur saat membuka HLM dan Rakorwil TPID Provinsi Jawa Timur di KPw BI Jawa Timur, Kamis (12/12).

Seperti dicontohkan, beberapa waktu lalu dirinya memimpin Misi Dagang Jatim ke Kalimantan Timur (Kaltim). Logistik Kaltim 80 persen disuplai dari Jawa Timur. “Inilah pentingnya Jatim menjadi partner strategis bagi provinsi lain khususnya bagi kawasan Indonesia Timur,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim berhasil mengawal inflasi mencapai 2,20 persen year on year (yoy) pada November 2019.“Ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah inflasi Jatim berada di bawah 3 persen. Selain itu, inflasi Jatim terendah se-Jawa,” jelasnya.

Kata Difi, Bank Indonesia masih memperkirakan inflasi Jatim hingga Desember 2019 mencapai sekitar 2,5-2,6 persen (yoy).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan kementerian Koordinator Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir mengatakan, bisa menurunkan inflasi di daerah, artinya kepala daerah tersebut berhasil menyejahterakan masyarakat. Pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya pengendalian inflasi bahan makanan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan.

Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,66 persen,” katanya sambil menjelaskan Inflasi Nasional hingga November 2019 mencapai 3 persen (yoy), sedangkan akumulasinya mencapai 2,37 persen.

Jika suatu daerah berhasil menurunkan inflasi, lanjutnya, maka daerah tersebut mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat. Iskandar memaparkan, kondisi Jawa Timur, secara umum realisasi saat HBKN Natal dan Tahun Baru di kota-kota di Provinsi Jawa Timut di atas realizasi nasional kecuali Kota Kediri. Kondisi ini juga terjadi pada realizasi inflasi Bulan November 2019. “Ada pola menarik di hampir seluruh kota di Jawa Timur ada penurunan inflasi,” tuturnya.

Kegiatan HLM dan Rakorwil TPID Jawa Timur 2019 bertema “Strategi Pengendalian Inflasi Jawa Timur Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) (Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2020) dan Aksi Nyata di Tahun 2019. Dihadiri pula Kepala BPPP Kementerian Perdagangan RI, bupati/walikota se-Jawa Timur, pejabat di lingkungan OPD Pemprov Jawa Timur

Seusai HLM-Rakorwil TPID Jawa Timur, Gubernur Khofifah bersama Kepala KPw BI Jawa Timur melepas kontainer pengiriman beras ke Nabire sebanyak 1.500 ton, Sorong 1.000 ton, Jayapura 1.000 ton, dan Ambon 500 ton. Atau total 4.000 ton (Ryo/p).