Jatim Jadi Provinsi Pertama dan Satu-satunya Kelola Pelabuhan

Jatim Newsroom - Jawa Timur menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memproleh izin pemerintah pusat untuk mengelola pelabuhan. Ini setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov. Jatim, di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8). Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Soekarwo ini mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo menekan ongkos transportasi hingga 32 %. Hal itu menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Pasalnya, kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi juga bisa di Probolinggo.

“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%” katanya.

Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata-rata kunjungan kapal per-bulan pada Tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%). Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.

Tercatat sejumlah perusahaan memanfaatkan pelabuhan ini antara lain Pt. Cheil Chedang Indonesia, Pt. Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan Semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo” lanjut Pakde Karwo.

Siap Jadi Pelabuhan Internasional

Pakde Karwo menegaskan pelabuhan Probolinggo siap untuk dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan ini telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

Karena itu, kedepan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp. 300 milyar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.

Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS.

“Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan kapasitas yang lebih besar” ujar Pakde Karwo. (sti)