Gubernur Soekarwo Lantik Pejabat Pratama dan Administrator

Jatim Newsroom – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas atau setingkat eselon II dan III di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (22/9).
            Dalam arahannya Soekarwo mengatakan, hari ini dan seterusnya telah mengambil keputusan dalam kehidupan masuk di Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempunyai tugas sebagai fungsi untuk melayanai publik/masyarakat. Dengan memilih fungsi ASN menjadi bagian tugas pokok secara spiritual yang merupakan bagian dari aparatur sebagai pelayan masyarakat.
            "Kita harus merenung menengok ke belakang bahwa keputusan para pejabat masuk menjadi pegawai ASN dengan sebuah komitmen yang kuat, karena dari ASN inilah menjadi hidup bermasyarakat, berkeluarga dan bernegara dengan baik," ujarnya.
    Arti dari semua itu adalah para pejabat mempunyai perjalanan panjang dalam memutuskan untuk menjadi ASN, karena itu jangan sampai dicederai. "Hidup ini memang banyak pilihan tetapi kita ini sudah mengambil keputusan menjadi ASN. Oleh sebab itu keputusan itu harus disyukuri,” tutur Soekarwo.
            Dikatakan Gubernur, mutasi merupakan kepentingan sebuah organisasi yang diatur sesuai kemampuan, profesionalisme dan disiplin serta pengalaman yang tepat, meskipun kesemuanya belum sempurna.
    "Mutasi ini adalah kapasitas yang sesuai dengan kompetensi agar pejabat yang baru dilantik bisa menahan sebuah tekanan sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
    Negara telah mengambil keputusan melantik pejabat baru dilantik menjadi pemimpin, agar tidak terbawa oleh tekanan yang bisa menyesatkan. "Oleh sebab itu dalam pelantikan ini juga mengundang para istri-istri pejabat agar bisa ikut serta menjaga integritas. Perlu diingatkan bahwa yang sering membobol integritas adalah gaya hidup," tuturnya.
    Setelah ada kompetensi, kapasitas, integritas yang dibasiskan pada spiritual, maka tuntutan birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah loyal terhadap organisasi. Gubernur berpesan kepada pejabat yang baru dilantik dan pindah agar tidak campur tangan terhadap organisasi yang telah ditinggalkan.     "Mari membuat kultur setiap pemimpin baru menghargai pemimpin lama yang pernah bertugas di situ. Jangan membuat kultur pejabat baru menjelek-jelekan pejabat lama," ujarnya.
    Perlu diingat, kata Gubernur, kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa 50 persen lebih organisasi ditentukan oleh pemimpin. Maju tidaknya lembaga sangat ditentukan oleh leadership atau pemimpin yang didukung oleh kultur.
    Menurutnya, pemimpin itu menjadi panutan maka harus disiplin dan lebih paham persoalan serta berwawasan dari pada stafnya.
    Oleh sebab itu pejabat baru mulailah dengan dengan mengundang stafnya, ajaklah persentasi dan bisa menguasai permasalahan di tempat baru. Kalau ini tidak dilakukan maka yang sering datang memberikan informasi akan menjadi tangan kanannya sehingga tidak berdasarkan tupoksi. “Ini adalah organisasi bukan sebuah perkumpulan,” tegasnya.(ryo)