Gubernur Minta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo Dikelola Pemprov

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diserahkan ke Pemerintah Provinsi/Pemprov. Ini agar Pemprov Jatim bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo secara penuh. “Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo bisa diserahkan ke Pemprov, maka akan terintegrasi dengan Pelabuhan Baru Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mendampingi Kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan, di PT Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/03).Pakde Karwo menambahkan, Pelabuhan Baru Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh Pemerintah daerah. Menurutnya, pelabuhan tersebut potensinya sangat bagus, karena hinterland (daerah layanan belakang pelabuhan,red) antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar. Apalagi, Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter. "Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan maka potensinya cukup besar," ungkapnya. Untuk pengembangan Pelabuhan Baru Probolinggo, kata Pakde Karwo, Pemprov telah membuat masterplan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond.“Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolonggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond, katanya.Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan Kapal RoRo (roll on / roll off) untuk penyeberangan penumpang di Lintas Paciran. Ro-Ro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, dan Makasar. Pakde Karwo juga mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor. Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meskipun sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan. "Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing," ujarnya.Menko Bidang Kemaritiman RI, Luhut B Pandjaitan, mengingatkan pentingnya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, kunjungan tersebut adalah tindak lanjut dari paparan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu yang lalu di depan Presiden Joko Widodo. "Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jika perusahaan butuh barang, dan barang itu telah diproduksi di dalam negeri maka tidak boleh impor," tegasnya. Luhut menilai, Gubernur Soekarwo telah menghitung bahwa produksi dalam negeri telah memenuhi standar dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Tadi pak Gubernur sampaikan untuk mampu menggunakan produksi dalam negeri semampu kita. Bahkan saat ini impor terbesar kita adalah bahan baku, padahal bisa menggunakan produksi dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri kita bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak daerah," tuturnya.(mad,sti)