Gubernur Khofifah Terima Arahan Penting Wapres Ma'ruf, Segera Mutakhirkan Data Kemiskinan di 5 Kabupaten

 

Jatim Newsroom- Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi bersama beberapa kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (30/9).

Secara khusus, Wapres Ma'ruf Amin meminta Gubernur Khofifah untuk melakukan pemutakhirkan data masyarakat kelompok rumah tangga miskin ekstrem.

"Saya minta kepada gubernur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten," kata Ma'ruf Amin.

Pemerintah pusat telah menetapkan lima kabupaten di Jawa Timur menjadi daerah prioritas untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.

Kelima daerah tersebut yakni Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan Bangkalan. Nantinya tiap kabupaten akan mendapatkan tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin ekstrem hingga akhir 2021.

"Sehingga upaya untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan," imbuhnya.

Selain menyoroti masalah data penerima manfaat bansos miskin ekstrem, Ma'ruf Amin juga mengingatkan perlunya untuk memperbaiki konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (K/L).

Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam upaya untuk melakukan penurunan angka kemiskinan selain dilakukan langkah - langkah penguatan yang bersifat koordinatif namun juga dilakukan intervensi secara kultural dan struktural, sehingga campur tangannya juga dilakukan secara spesifik.

Dipaparkan, kondisi kemiskinan di Jawa Timur saat ini  bisa dihitung secara prosentatif dan kualitatif berbeda. Dicontohkannya, Kabupaten Malang secara jumlah angka kemiskinan lebih tinggi namun secara prosentatif Kabupaten Sampang tertinggi, tinggal bagaimana melihatnya apakah proporsi dari jumlah penduduk atau total secara komulatif penduduk.

"Jadi kondisi ini intervensinya dilakukan selain secara koordinasi, namun secara kulturalnya harus diintervensi secara masif, ada persoalan kemiskinan kultural dan struktural disini sehingga intervensinya sangat spesifik,” katanya.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) per Maret 2020, untuk warga miskin ekstrem di Probolinggo sebanyak 114.250 jiwa atau 9,74 persen, dan Bojonegoro sebanyak 50.200 jiwa atau 6,05 persen.

Kemudian Lamongan sebanyak 87.620 jiwa atau 7,37 persen, Bangkalan sebanyak 123.490 jiwa atau 12,44 persen, dan Sumenep sebanyak 130.750 jiwa atau 11,98 persen.

Diketahui dalam rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula lima bupati dari kabupaten yang wilayanya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Plt. Bupati ProbolinggoTimbul Prihanjoko, dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Sementara, turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.

Setelah dari Grahadi Wapres meninjau Kawasan Industri Halal Safe and Lock di Sidoarjo dan menyaksikan pelepasan Ekspor Perdana Produk Halal oleh Menteri Perindustrian. (pno)