Gubernur Khofifah: Jangan Ada Broker Bantuan Hibah Provinsi

Jatim Newsroom- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti adanya aroma adanya broker dana hibah. Untuk itu dia meminta pada semua lembaga yang menerima dana hibah supaya berani mengatakan tidak pada broker hibah yang akan menyunat dana hibah tersebut.

Permintaan itu ia sampaiakan saat membuka Sosialisasi Bantuan Hibah Tahap Dua Provinsi Jawa Timur di Hotel Savana, Kota Malang, Senin (29/3/2020) malam. Gubernur Khofifah mengaku sengaja mengirimkan beberapa orang untuk mengetahui siapa sebetulnya yang menjadi broker hibah.

“Nah, apa yang mungkin nanti panjenengan akan mendapatkan bagian dari proses APBD Pemprov, tolong dijaga amanah itu, tolong dijaga kepercayaan itu. Aromanya sering kali muncul, ada broker di hibah, ada broker hibah. Saya kirim beberapa orang di ruangan ini untuk mengetahui siapa sebetulnya broker-broker hibah yang tega nyunat hibah untuk ummat, yang tega nyunat. Saya dengar ada yang disunat sekian persen, sekian persen,” katanya tegas.

Gubernur Khofifah berkali kali meminta pada para penerima hibah untuk berani mengatakan tidak. Artinya, tidak memberikan uang pada para broker hibah. Sebab hal itu akan merusak sistim dan juga akan mengurangi jatah untuk pembangunan.

“Kasihan, yang sebetulnya majidnya jadi, menjadi setengah jadi, yang mestinya ruang kelas ini bagus, menjadi setengah bagus, yang mestinya muskolanya lengkap menjadi tidak lengkap. Karena apa, karena ada yang nyunat. Penerima hibah merasa bahwa, ya dia yang menguruskan proposal, dia yang mengurus apa, ya sudah nerima, tidak tidak begitu. Saya mohon panjenengan bisa berkata tidak untuk tidak disunat hibah yang mestinya menjadi jatah lembaga panjenengan,” tegasnya.

Meski Khofifah mengaku baru pertama kali menghadiri sosialisasi bantuan hibah, namun dia merasa aroma broker hibah ini sering kali muncul dan sangat kuat. Untuk itu, lagi-lagi Khofifah menekankan supaya para penerima hibah supaya berani mengatakan tidak pada para broker yang akan menyunat dana tersebut.

Bahkan, Gubernur Jatim perempuan pertama ini meminta pada para penerima dana hibah supaya mengirim surat padanya, jika ada broker yang menyunat bantuan hibah. Namun, Gubernur mengharapkan surat tersebut bukan surat kaleng, melainkan secara lengkap mencantumkan identitas pengirimnya. “Saya akan menjaga privasi panjenengan,” katanya.

Khofifah mengatakan bahwa broker bantuan hibah ini bisa datang dari mana saja. Diantaranya bisa saja dari kalangan ASN sendiri atau dari pihak lain non ASN. “Jadi meluruskan hal-hal seperti ini tidak mudah kalau penjenengan tidak mendukung, menjadi mudah kalau kalian mendukung. Jadi, kenapa saya kirim beberapa orang di ruangan ini, supaya saya mendapat informasi siapa broker yang ada di ruangan ini, bisa broker itu ASN bisa non ASN, bisa pegawai pemprov bisa non pegawai negeri,” tandasnya.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini menegaskan bahwa kedatangannya pada acara sosialisasi bantuan hibah tersebut adalah untuk meminta tolong pada semua lembaga penerima hibah agar turut serta merapikan sistem yang ada. Sebab, lanjutnya, jika tidak dibantu, maka para broker tersebut akan terus beraksi dan menjadikan pencairan bantuan hibah sebagai aji mumpung. Dia juga merasa yakin jika broker hibah ini sudah punya jejaring karena sudah cukup lama.

Untuk itu, Khofifah juga memberikan warning pada tim dari Kesra Pemprov Jatim supaya tidak main-main dalam bantuan hibah ini. Khofifah juga meminta agar melakukan identifikasi pada para pelaku broker hibah ini. termasuk, jika ada yang mengaku sebagai teman Gubernur Khofifah dan bertindak sebagai broker, maka harus diidentidifikasi.

“Ini dulu temannya Bu Khofifah, ini teman waktu di sini, dan seterunya. Teman saya banyak, iya. Saudara saya banyak, iya. Tapi, ayo sama sama kita berseiring menata Jawa Timur yang kita cintai lebih baik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi pertama mohon dibantu ini dengan format panjenengan menjaga seluruh amanat ini, katakan tidak pada mereka yang memang punya niat kurang baik, sehingga mengurangi dari besaran yang mestinya bisa menyelesaikan dari lembaga-lembaga yang panjenengan pimpin,” tegasnya lagi.

Kepala Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Provinsi Jawa Timur, Hudiyono mengatakan bahwa warning yang diberikan Gubernur Khofifah tersebut merupakan peringatan supaya dalam pelaksanaan bantuan hibah ini bersih.

“Dalam pelaksanaan ini harus bersih. Kan karena mereka itu seleksinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada, jadi tidak ada potongan itu. Saya terimakasih kalau kita saling mengingatkan. Kesra tidak main-main itu bagus, saya setuju. Kalau ada penemuan seperti itu juga, dilaporkan. Bagus, kita sering diingatkan itu bagus,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa untuk pemberian bantuan hibah ini cukup panjang. Setidaknya ada sekitar Rp 1,2 triliyun dana hibah yang akan dicairkan pada 2021 ini. Dana tersebut akan diberikan pada ribuan lembaga yang menerima. Hudiyono mengatakan bahkan proposal bantuan hibah ini sebenarnya sudah masuk sejak 2019 dan 2020 lalu.

“Kemudian diseleksi di ssitem kurang lebih 75 %, yang ini ada 50% dari proposal yang ada sekitar 10.000 pengajuan proposal. Hari ini supaya tertib administrasi kita hahadirkan disini. Supaya mereka itu melakukan perencananaan yang benar, pelaksanaan benar, kemudian pelaporannya juga benar. Maka, yang kita hadirkan  di sini adalah narasumber yang terkait dengan hibah. Masalah fisik dari PU, masalah pajak dari Dirjen pajak semua kita undang,” katanya. (jal)