Gubernur Canangkan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019

Jatim Newsroom - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka acara Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019 di Gedung PKK. Prov. Rabu (09/10).

Acara yang bertemakan “Kita Gerakkan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera” ini diikuti oleh 217 orang pengurus TP.PKK. Prov. Jatim dan TP. PKK Kabupaten - Kota seluruh Jawa Timur. Turut mendampingi Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala BKKBN Jawa Timur serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim.

Sebelum acara dibuka dan diresmikan oleh Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin dalam laporannya menyinggung tentang tentang pola hidup sehat dan bersih  Menurutnya, hidup sehat salah satunya ditunjang gizi seimbang dan kebersihan menghindarkan dari penyakit menular maupun  tidak menular, semua itu memberikan  kesadaran untuk masyarakat agar selalu berlaku sehat dan bersih. Ia mengaku bangga dengan dengan tim PKK yang dengan semangat melaksanakan kegiatan PKK. “Kita semua di sini sepakat untuk bergerak demi masyarakat yang sehat, menjaga lingkungan yang bersih, hal ini sangat sesuai dengan tema kita karena kami memiliki perspektif keluarga, perspektif kesejahteraan," ujarnya.

Gubernur dalam pengarahannya, mengatakan dalam sosialisasi dan pencanangan kesatuan gerak PKK bersama stakeholder lain yaitu yang menangani Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan. "Hari ini kita bicarakan tentang tiga rumpun yaitu pembangunan, kependudukan dan kualitasnya.” ungkapnya.

Menurutnya sumber daya manusia perlu diingatkan bahwa problem Indonesia  menuju revolusi industri 4.0 yaitu complex problem solving, seiring masuk dunia digital sehingga kualitas keluarga menjadi bagian yang penting. Dalam keluarga peran ibu atau perempuan sangat penting, ia menyinggung tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korbannya adalah perempuan, maka saat membuat Undang undang perlindungan perempuan harus melibatkan perempuan, seraya ia menceritakan pengalamannya memberikan nasihat kepada Parlemen Iran saat menyusun UU tentang KDRT. " Rata-rata pemberi nasihat perkawinan itu adalah laki-laki, sedangkan kebanyakan korban KDRT adalah perempuan, jadi di sini perlu adanya pemimpin perempuan. Jika laki-laki bisa memimpin, perempuan juga bisa.” terang Khofifah.

Menghadapi era digital ini, Khofifah menambahkan bahwa  informasi tetap harus disaring sebelum disharing seperti melalui program unggulan PKK yang disiapkan dalam bentuk karikatur, animasi, video dan filer karena tetap indah dan bisa dinikmati siapa saja, tentunya yang tidak usah lebih dari satu menit untuk menghindari bosan dan rata-rata teknologi sudah 4G bahkan akan memasuki dunia 5G. Penyampaian pesannya melalui PKK tetapi tetap milenial dan juga bisa melalui influencer agar efektif untuk menyampaikan pesan tersebut. (hna,dvd-uwm,pno).