Dukung Program Khofifah – Emil, DPRD Tetap Pertahankan Fraksi Jatim

Jatim Newsroom -Ketua, Wakil Ketua, dan pimpinan Fraksi di DPRD Jatim siap mendukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Lembaga legislatif di Jatim akan terus mengedepankan asas musyawarah dibandingkan pengambilan voting dalam setiap pengambilan keputusan. 

"Tugas beliau (Gubernur, red) menjadi mandat yang harus kita dukung bareng-bareng. Tujuannya agar khotimah-kaffah, akhir yang sempurna," kata Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar ditemui usai acara Sidang Paripurna dengan agenda serah terima jabatan Gubernur di Gedung DPRD Jatim, Senin (18/2).

Halim menilai, penyusun konsep visi dan misi yang terangkum dalam Nawa Bhakti Satya telah sesuai dengan keinginan rakyat Jawa Timur. "Sebab, dalam menyusun visi dan misi pasti sudah melihat kondisi yang ada," katanya.

Di dalam mengambil keputusan kelak, pihaknya optimistis bahwa DPRD Jatim tak akan menimbulkan gejolak besar. Hal ini ditandai dengan mengesampingkan ego partai dan mengutamakan kepentingan rakyat. "Fraksinya sama, "Fraksi Jawa Timur". Pemerintah pusat saja memberikan apresiasi ke Jawa Timur karena masuk Gedung DPRD, baju partai lepas. Keluar gedung, pakai baju partai lagi. Ini yang nantinya akan kita jaga," katanya.

Pihaknya optimistis bahwa tak akan ada masalah komunikasi antara parlemen dengan pemerintah, sama seperti pemerintah sebelumnya. Yang mana, mantan Gubernur Jatim, Soekarwo, sukses berkomunikasi dengan jajaran parlemen. "Komunikasi pasti baik. Yang membedakan, hanya gaya. Misalnya, saya gaya komunikasi dengan A, orang B, pasti beda-beda. Namun, prinsipnya sama,"ujarnya.

Anggota DPRD Jatim lainnya, Muzamil  Syafii berharap agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elistianto Dardak bisa berbagi peran dalam menjalankan pemerintahan di Jatim. Pasalnya, keduanya punya kemampuan dan leadership yang kuat, sehingga dibutuhkan untuk mengatasi persoalan Jatim yang komplek.

"Menurut saya Khofifah kuat orangnya dan sudah berpengalaman. Walaupun Emil mantan Bupati dan sudah mengambil kebijakan sendiri tetapi dengan senioritas tidak akan ada  masalah. Tinggal nanti mereka berbagi peran itu seperti apa, saya kira itu menjadi kewenangan gubernur," kata Muzamil Syafii.

Menurut Muzamil, dengan kemampuan Emil yang seorang teknokrat dan pengalamannya di bidang ekonomi, Khofifah lebih pas memberikan tugas kepada Emil untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim. "Kita berharap agar diberikan job khusus, dari gubernur kepada wakil gubernur. Kalau melihat latar belakang Emil teknokrat, maka diberi wewenang peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan baik manakala diberikan kewenangan pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap dibawah koordinasi. Kalau tidak nanti menjadi matahari kembar. Itu yang seharusnya tidak terjadi," tandasnya.

Muzamil menilai, jika Emil hanya diberikan peran sesuai dengan UU yang ada, maka dia khawatir potensi dan pengalamannya tidak akan tersalurkan secara maksimal. "Job sudah ada kalau hanya di undang-undang maka hanya disisi pengawasan. Kalau dulu diberikan ke wakil gubernur BNK. Maka praktis wakil gubernur disisi pengawasan dan aktivitas pegawai. Itu terlalu minim. Maka diberikan kewenanagan lagi misalkan menumbuhkan ekonomi atau mendorong di bidang pendidikan dan sebagainya kalau keduanya bisa bagi-bagi peran maka akan optimal," pungkasnya. (pca/p)