DPRD: Siswa Kurang Mampu di Jatim Butuh Sharing Pembiayaan

UMUM | 13 Jul 2018 10:02:14 AM

DPRD: Siswa Kurang Mampu di Jatim Butuh Sharing Pembiayaan

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim ditemui di DPRD Jatim. Foto: Panca

Jatim Newsroom - Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK baru selesai digelar. Dari puluhan ribu siswa kurang mampu yang diajukan pemerintah kabupaten/kota, belum seluruhnya terakomodir.

Di Surabaya misalnya, data yang disebutkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menyebutkan, dari 11 ribu anak tidak mampu yang diusulkan wali kota untuk pembebasan pembiayaan. Setelah dilakukan validasi, baru 6 ribu yang diakomodasi. “Itu tidak semuanya gratis, ada yang membayar 25 persen saja. Ada juga yang gratis tidak membayar sama sekali,” ujar Suli ditemui di DPRD Jatim, Jumat (13/7).

Diakuinya, APBD Jatim belum mampu melakukan pembiayaan gratis terhadap siswa secara keseluruhan. Hanya yang benar-benar membutuhkan saja. Maka dari itu perlu dicermati dengan detail, bagaimana porsi yang tepat untuk biaya pendidikan ini. “Hasil survei seperti di Surabaya itu, baru segitu,” ungkapnya.

Legislatif asal Fraksi PAN Jatim ini punya alasan, kenapa anggaran pembiayaan belum bisa menyeluruh. Meski sudah diberikan 20 persen dari Rp 30 trilliun APBD 2017 untuk pendidikan. Pasalnya, dana tersebut tidak hanya pembiayaan pendidikan saja.

Tetapi melekat untuk administrasi dinas pendidikan yang lain. Termasuk keberadaan unit pelayanan teknis (UPT), serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga secara tak langsung mengurusi pendidikan. “Sehingga yang dikelola dinas pendidikan tidak pyur itu, tapi juga yang melekat pada OPD yang lain,”paparnya

Ditanya soal rancangan APBD 2019, politisi PAN tersebut belum bisa memberikan gambaran seperti apa anggaran sektor pendidikan. Pihaknya masih menunggu kekuatan pendapatan asli daerah (PAD) APBD. Meskipun saat ini tahapan pembahasannya akan segera dimulai. Namun, komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan tersebut optimis subsidi pendidikan siswa kurang mampu jumlahnya bertambah terus.

“Kalau kemungkinan (tambah jumlahnya) pasti ada, karena kalau tingkat sekolah itu kan beberapa SMK kita dorong untuk BLUD. Dengan harapan jadi nilai pendapatan bagi sekolah. Sehingga jika mau mengakomodiasi anak tidak mampu atau miskin ada penambahan,”ujarnya.

Disamping itu, komisi E berharap kabupaten/kota turut melakukan sharing pembiayaan APBD. Pasalnya tidak mungkin mampu provinsi melakukan pembiayaan sendiri terhadap siswa kurang mampu. (pca) 

Views 254
Web Statistic