DPRD Jatim Sahkan Raperda Perubahan PT PJU Menjadi Perda

UMUM | 04 Jul 2018 05:12:06 PM

DPRD Jatim Sahkan Raperda Perubahan PT PJU Menjadi Perda

foto : Panca JNR

Jatim Newsroom - Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim akhirnya menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan ketiga atas peraturan Daerah no 1 tahun 2006 tentang PT Petrogas Jatim Utama (PJU) menjadi Perda.

Persetujuan Raperda menjadi Perda PT Petrogas Jatim ini langsung ditandatangani oleh Gubernur Jatim dan Wakil pimpinan DPRD Jatim, Akhmad Iskandar dan Soenarjo di rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (3/7).

Gubernur Jatim, H Soekarwo mengatakan, dengan disetujui Raperda tersebut menjadi Perda pemerintah Provinsi Jatim melalui PT PJU dapat melaksanakan participating Interes atas beberapa wilayah kerja (WK) migas, yang tentu saja diharapkan akan memberikan konstribusi yang cukup besar bagi penerima pendapatan Asli Daerah. Sehingga akan membantu dalam pembiayaan pembangunan Provinsi Jatim, dan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi meningkat. "Terima kasih atas kerjasama dan pembahasan Raperda tersebut, diharapkan kerjasama harmonis antara legeslatif dan eksekutif tetap terjaga," ujarnya.

Untuk pelaksanaan Participating Interest 10 %,  Pemprov Jatim menunjuk PT PJU untuk mengelolah atau selaku BUMD Penprov Jatim, namun sebelum dikelolah BUMD maka Pemprov Jatim mengusulkan perubahan ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2006 tentang PJU. "Perubahan ini berdasarkan SKK Kepala Migas dan menteri ESDM 37 tahun 2016 yang menyatakan bahwa BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) paling sedikit 99 % sahamnya dimiliki Pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafilisasi seluruhnya dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu Juru bicara Fraksi Demokrat Jatim, Sri Subianti mengatakan, Fraksi Demokrat menyetujui Raperda tersebut menjadi perda. Karena Fraksi demokrat menilai  keberadaaan Raperda tentang PJU ini menjadi sangat signifikan bagi pengembangan tata kelola migas di Jatim. "Raperda Perubahan PT JGU sangat dibutuhkan publik Jatim, karena gagasan dan tindakan untuk melahirkan Raperda dimaksud adalah tindakan kerakyatan dan pemerintahan yang sangat baik sedasar prinsip good corporate governance," ujarnya.

Ia menambahkan, Fraksi Demokrat pada tahapan selanjutnya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakkan hukum peraturan daerah provinsi Jatim dimaksud.

Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, Dra. Hj. Khofidah mengatakan, secara prinsip menyetujui Raperda tersebut menjadi perda. Namun Fraksi memberikan masukan terhadap perda tersebut yaitu Fraksi PKB menekankan bahwa filsofi pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10 % daerah harus terjamin betul kemanfaatannya. Jangan sampai privileg yang diberikan kepada daerah ikut dinikmati oleh swasta atau perorangan.

Kedua, Fraksi PKB mendorong peningkatan peran dan fungsi PT PJU sebagai BUMD yang ditunjuk khusus oleh pemprov Jatim dalam pengelolaan migas melalui PI 10% dengan cara meningkatkan kontribusinya PAD Jatim secara signifikan. (pca/p)

Views 238
Web Statistic