DPRD Jatim Berharap Ada Koneksi Jembatan Tol Suramadu dengan Tol Perak

Jatim Newsroom - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengapresiasi positif rencana Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo yang akan membangun seribu tol laut di Indonesia. Pasalnya, rencana tersebut sejalan dengan keinginan warga Madura yang berharap adanya koneksi jembatan Suramadu dengan tol di Surabaya khususnya tol Perak agar bisa mendorong percepatan industrialisasi.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar di DPRD Jatim, Jumat (23/2) mengatakan, saat ini Madura sering disebut wilayah yang selalu membebani Jatim. Bahkan sejak dioperasikannya jembatan Suramadu hingga pemotongan tarif tol hingga 50 persen saat ini hanya mampu menkoneksikan antara orang dengan orang, belum sampai pada bisnis. 

Menurutnya, muatan barang dari pelabuhan Tanjung Perak ke Madura harus melewati jalan arteri yang cukup padat, sehingga ini membebani bagi pengusaha yang akan menanamkan investasinya di Madura, sebagai akibat cost yang akan dikeluarkan sangat besar sebagai akibat adanya kemacetan lalu lintas.

"Saya minta ke Presiden agar pembangun seribu tol laut, salah satunya diberikan pada Madura. Saya jamin kalau tol tersebut terealisasi maka Madura akan mampu menjadi wilayah penopang dan pendorong perekonomian dan bisnis di Jatim," ujarnya.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis baik di Surabaya maupun Madura, dibutuhkan tol yang menghubungkan antara Tanjung Perak dengan Suramadu. Dengan begitu arus barang yang akan keluar atau masuk baik ke Madura maupun Surabaya bisa berjalan cepat. Dengan begitu, perekonomian di Madura akan menggeliat.

"Saya sudah bertemu dengan beberapa investor, mereka ingin menanamkan investasinya ke Madura, namun minta dua syarat yaitu soal infrastruktur dan jaminan keamanan," beber Akhmad Iskandar.

Senada, Anggota DPRD Jatim, Malik Effendi mengatakan,  kendala utama yang dihadapi empat kabupaten di Madura adalah infrastruktur jalan. Sebab, kondisi jalan di Madura masih sempit dan banyak yang rusak. Bahkan, jembatan yang menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa kondisinya banyak yang memprihatinkan.

"Infrastruktur menjadi kunci bagi keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya kemampuan APBD empat kabupaten di Madura terbatas sehingga perlu bantuan dari provonsi dan pusat, " ujarnya. (pca/p)