Datangi DPRD, Mahasiswa Minta Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jatim Newsroom - Puluhan Mahasiswa dari elemen Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berdemo di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (16/9). Dalam aksinya tersebut mahasiswa meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan dan menolak revisi undang KPK.

Massa yang awalnya berada di luar gedung meminta untuk masuk ke Gedung DPRD Jatim untuk audiensi. Lama menunggu, para mahasiswa ini mendorong pagar untuk merangsek masuk bertemu dengan anggota dewan. "Kami minta membatalkan kenaikan iuran BPJS tersebut karena membuat beban masyarakat bertambah,revisi undang-undang KPK akan mengguncang eksistensi lembaga tersebut,"ujar Salah satu koordinator aksi di DPRD Jatim, Asroful Anam. 

Usai diizinkan masuk, puluhan mahasiswa pun ditemui dua anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani Matur, dan anggota Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediansyah di lobi gedung. 

Hasil audiensi menyepakati bahwa tuntutan para mahasiswa UNISA Surabaya itu diteruskan ke pimpinan DPRD Jawa Timur. "Saya sangat mendukung terkait penolakan revisi undang-undang KPK. Korupsi penyakit berbahaya," kata Anggota DPRD Jatim, Matur Husyairi. 

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, berharap PMII tetap konsisten untuk menginstruksikan semua kadernya turun menyuarakan penolakan revisi undang-undang KPK disetiap daerah. "Saran saya alangkah lwbih baik jika menuiapkan sebuah tuntutan bersama dan ditandatangani semua anggota DPRD Jawa Timur,"ujarnya. 

Ditempat yang sama, Hadi Dediansyah menilai kenaikan iuran BPJS dan revisi undang-undang KPK kurang tepat. Jutaan peserta BPJS dengan yang sakit masih banyak peserta. Seharusnya masih bisa melayani masyarakat terutama kelas bawah. 

Sementara mengenai undang-undang revisi KPK, Hadi sepakat untuk menolaknya. Lembaga anti rasuah harus tetap hidup. Revisi tersebut justru bisa melemahkan. "Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan," kata Hadi. (pca/p)