Bertemu Menteri Australia Barat, Gubernur Tawarkan Kerjasama Vocational Training

Jatim Newsroom – Menjelang 30 tahun kerjasama Australia Barat dan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memperat kembali kerjasama tersebut di bidang Pendidikan khususnya vocational training yang cukup bagus di Australia.

Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai bertemu dengan Menteri Australia Barat Hon Peter Tinley di Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/11). “Kedatangan menteri Australia Barat ini menyampaikan undangan untuk 30 tahun hubungan Australia Barat dan Jatim. Dan Jatim ingin menyampaikan untuk kerjasama tersebut untuk ditingkatkan di bidang pendidikan Vacational tersebut,”ujar Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut ia menyampaikan, di Australia Barat saat ini para siswa kelas 11 dan 12 mereka bisa mengikuti pendidikan vokasi tertentu sesuai keinganan siswa. Sehingga saat lulus disamping mereka mendapat ijazah juga dapat sertifikasi vokasi yang mereka ikuti.

Soal siapa yang mengeluarkan sertifikasi pendidikan vokasi tersebut, kata Gubernur Khofifah apakah dari pihak sekolah atau perusahaan. Di Australia Barat ternyata sudah terkonfirmasi sehingga antara perusahaan dengan sekolah sudah ada saling kepercayaan.

“Oleh karena itu, saya menyampaikan ibu konjen Australia dinas Pendidikan Jatim ada SMA dual track dan SMK kemaritiman yang perlu disuport oleh Australia Barat untuk belajar kesana minimal dua minggu,”harapnya Gubernur Perempuan pertama di Jatim ini.

Dimana waktu dua minggu tersebut, bisa digunakan sekolah SMA atau SMK asal Jatim untuk mengunjungi pihak sekolah, perusahaan dan lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikasi vocational training serta kurikulum di Australia barat.

“Saya inginkan Australia Barat mendukung dan mensuporrt sekolah tertentu yang memiliki hubungan dengan industri di Australia Barat, yaitu pabrik perkapalan. Detailnya nanti akan dibahas lebih lanjut lagi bersama ibu konjen Australia di Jatim ama konjen Indonesia di perth Australia,”pintanya.

Ia juga akan mewacankan, sekolah SMK yang layak bekerjasama dengan Australia Barat yaitu SMK yang berada di Sidoarjo. Sementara itu untuk sekolah maritim (perkapalan) itu akan memanfaatkan working holding visa yang bisa digunakan selama dua tahun.

"Working holiday visa itu yang menentukan penggunaannya adalah menteri hukum dan HAM. Pembahasan sepa sekarang lagi dibahas di parlemen dari yang semula hanya dapat 1000 visa working holiday menjadi 5000,"paparnya.

Hal ini sejalan dengan wacana SMK 4 tahun yang pernah dilontarkkan Gubernur Jatim dalam mendukung program Nawa Bhakti Satya. Bahkan sudah disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dirjen Dikti supaya sertifikat vocational trainning itu bisa disetarakan dengan Diploma 1. "Saya meyakini konsep tersebut sejalan dengan Link and Match antara pendidikan dengan dunia industri baik dalam maupun luar negeri," kata mantan Mensos RI ini.

Di sisi lain, pihaknya juga menawarkan konsep Colombo Plan seperti student exdance, youth student exchange. Bentuknya bisa denga cara tokoh agama atau pelajar Austraia Barat bisa mengikuti pembelajaran atauu interaksi di pesantren-psantren Nahdlatul Ullama.  

"Saya tadi mengatakan bahwa yang sudah melaksanakan konsep ini adalah Ponpes Tebuireng Jombang. Kalau ingiin mengenali perspektif tentang islam yang  moderat dan toleran maka mereka bisa tinggal beberapa hari di pesantren secara khusus saya tawarkan Tebuireng," pungkas Khofifah. (Pca/p)