Bahas BUMD di Jatim, Komisi C Akan Lakukan Hearing dengan Biro Perekonomian

Jatim Newsroom- Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim akan melakukan hearing bersama Biro Perekonomian Provinsi Jatim untuk membahas permasalahan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Jatim.

"Hari, Senin (5/3) setelah reses dan paripurna DPRD Jatim, kami akan panggil dan hearing di komisi C. Terutama masalah penggantian tata cara pergantian Dirut di BUMD yang akan kami tanyakan," ujar Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha di ruang komisi C, Jumat (23/2).

Ia menjelaskan, sesuai Perda 14 tahun 2012 tentang BUMD, di Pasal 8 disebutkan bahwa RJB atau RKAP BUMD disusun oleh BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan SKPD pembina BUMD dalam hal ini adalah Biro Ekonomi, dan dikoordinasikan dengan alat kelengkapan DPRD Jatim membidangi BUMD. Terkait  rencana strategis perusahaan sebelum ditetapkan dalam RUPS. 

Selain itu juga pihaknya menyampaikan, pertemuan dengan biro perekonomian ini juga dibahas masalah pengeluaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2018 untuk BUMD.

Direktur Bank Jatim kan bilang akan launching BUS. Dengan memberikan suntikan modal Rp 850 miliar. Pertanyaannya duit itu dari mana," ungkap politis asal fraksi PKB.

Makanya, ini perlu dikoordinasikan dengan Komisi C. "Iya kalau kita mau. Perlu kita tahu juga prospek usahanya bagaimana. Termasuk izin OJK yang sampai saat ini belum kelar. Ini menciderai Perda dan Biro Perekonomian tidak menghormati Perda," ujar Anik politisi asal Dapil Surabaya - Sidoarjo.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, pimpinan dan anggota komisi C sepakat dalam waktu dekat akan melakukan hearing. Baik perekonomian dan bank Jatim. 

"Dalam hearing nanti biro perekonomian selaku pembina BUMD  kita minta perkembangan BUMD di Jatim sejauh mana penggunaan dan manfaatnya. Terutama perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) bank Jatim,"ujar Irwan politisi asal Fraksi PKS Jatim. (pca)