PERTAMA KALI, GUBERNUR JATIM RAIH SATYALANCANA WIRAKARYA BIDANG KELAUTAN

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo untuk pertama kali meraih Penghargaan Satyalancana Wirakarya Pemerintahan Bidang Kelautan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono di Puncak Peringatan Hari Nusantara (Hanus) ke-13 Tahun 2013 di Pantai Talise Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (15/12).

Penghargaan diberikan Pakde Karwo karena berhasil memajukan pemerintahan pada bidang Kelautan dan Perikanan di daerah. Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 86 PK/2013 atas jasa-jasa dan juga memberikan dharma bhaktinya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi daerah yang lain.  Selain Gubernur Jawa Timur, penghargaan Satyalancana Wira Karya juga diberikan kepada Bupati Morowali dan Bupati Kulonprogo.

Usai acara, Pakde Karwo mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada  semua pihak atas kinerja yang diberikan, sehingga mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. “Allhamdulillah atas kerja keras semua pihak, khususnya masyarakat di perikanan dan kelautan, kami memperoleh penghargaan dari Bapak Wapres Boediono,” ujarnya.

Dalam amanatnya, Wapres RI Boediono menginginkan agar konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya guna mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ia mengingatkan, kepada Dewan Kelautan Indonesia untuk membuat rumusan kebijakan yang komprehensif dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi.

Wapres menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terjadi di luar, tapi juga bisa timbul di dalam wilayah kedaulatan sendiri. "Kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum di dalam wilayah kita adalah sumber potensi ancaman kedaulatan kita yang perlu perhatian dan kewaspadaan kita," tegasnya.

Boediono juga menambahkan pentingnya meningkatkan taraf hidup nelayan dan keluarganya. "Pembangunan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah bagi anak-anak nelayan, pendirian rumah pintar, pembangunan puskesmas, pembangunan pelabuhan ikan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipadukan dan diarahkan secara jelas pada target komunitas nelayan tertentu, sehingga mampu meningkatkan secara nyata taraf hidup nelayan dan keluarganya,” imbuhnya.

Peringatan Hari Nusantara dimeriahkan dengan atraksi parade kapal Sailing Pass dan Terjun Payung dan Tarian Nusantara “Buke Katuvu” yang mengandung makna bahwa laut sebagai sumber kehidupan.  

Dalam acara tersebut juga diserahkan berupa Pataka Kepanitiaan Hari Nusantara Tahun 2013 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang diserahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara tahun 2014.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Hadi Prasetyo mengatakan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat karena melihat Jatim telah mampu memberdayakan potensi sumber daya alam khususnya yang ada di laut. Keberhasilan yang dicapai oleh Jatim telah mampu mewujudkan UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP) Surabaya sebagai pelopor dan percontohan sertifikasi ekspor hasil perikanan  secara on-line di Indonesia.

“Penerapan sistem Health Certificate (HC, red) on-line ini sebagai suatu kemudahan pelayanan dokumen ekspor hasil perikanan yang sampai saat ini telah diakses secara aktif oleh sekitar 20 perusahaan perikanan dan menghasilkan 60 HC per hari,” ujarnya. 

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menilai Jatim telah berhasil dalam mencanangkan dan melaksanakan program “PESAT” (Pelayanan Sertifikasi Ekspor Hasil Perikanan Satu Tempat). Keberhasilan lain yakni mewujudkan pembebasan retribusi perizinan usaha perikanan tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI) sejak tahun 2010.

Ia menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim juga telah dinilai mampu mempercepat proses pengurusan dan pemberian surat kapal (Surat Ukur, Pas Tahunan, Sertifkat Kelaikan dan pengawakan kapal perikanan).

Dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, khususnya kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Pakde Karwo juga memiliki kepedulian dengan memberikan bantuan sosial berupa paket budidaya perikanan, paket alat penangkap ikan, paket pemasaran hasil perikanan dengan memfasilitasi bantuan sosial kepada 4.789 RTSM.

Keberhasilan lainnya, Jatim mampu meningkatkan jumlah kelompok usaha perikanan dan kelautan yang merupakan kumpulan dari pelaku utama seperti nelayan, pembudidaya dan pengelola ikan sebanyak 4.803 kelompok. Di Jatim juga terdapat peningkatan produksi perikanan sebesar 1.308.709,70 ton dengan memfasiltasi kegiatan usaha secara intensif, dengan membekali  pelatihan, bimbingan teknis serta bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan seperti pemberian mesin pellet, formula pembuat pakan, benih, induk unggul, kolam dan obat-obatan ikan. (put/foto;dok.humas)