MAKNAI HARKITNAS, JATIM UTAMAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2011 ini, Pemprov Jawa Timur memaknainya dengan terus meningkatkan upaya menyejahterakan masyarakat. Sebab hingga kini masih ada lima sasaran utama dalam pencapaian kesejahteraan rakyat di Jatim, yakni menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan meminimalisasi disparitas wilayah dan pro lingkungan. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus terus diselesaikan.
Wakil Gubernur, Drs H Saifullah Yusuf saat dialog interaktif di radio, Kamis (12/5) mengatakan, Harkitnas selama ini menjadi tonggak sejarah dalam mendeklarasikan kemerdekaan Negara Indonesia. Namun setelah merdeka, aspek kesejahteraan rakyat menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Sebab dengan tingkat kesejahteraan yang terpenuhi negara bisa dikatakan bermartabat, madiri, bahkan berdaya saing.
“Dulu saat bermusuhan dengan penjajah kita harus selalu mengobarkan semangat kebangkitan, mulai dari pedesaan hingga pelosok. Tetapi setelah merdeka musuh kita berubah, yakni berhadapan dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ini merupakan musuh setiap bagi bangsa yang merdeka. Untuk itu pemerintah harus terus berupaya bagaimana rakyatnya bisa lebih sejahtera,” kata wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Banyak yang harus dilakukan ke depan kesejahteraan masyarakat. Ini meskipun sudah ada yang tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana Jatim masih di atas rata-rata nasional.
Namun, menurut Gus Ipul, dari sekian pekerjaan besar itu, disparitas atau kesenjangan wilayah diakui masih terkendala. “Memang setiap pembangunan pasti ada wilayah yang tertinggal, ini merupakan konsekuensi, tapi bisa diatasi dengan kebijakan khusus dan anggaran khusus.
Dicontohkannya, pembangunan infrastuktur di kota-kota Jatim telah terpenuhi, seperti air bersih, jalan, dan listrik. Namun masih ada daerah yang belum terjangkau pembangunannya terutama di pulau-pulau terpencil. Jatim memiliki lebih dari 300 pulau dan 160 pulau di sekitar pulau Madura. Dari jumlah itu sekitar 40 persen sudah berpenghuni dan masih terisolasi.
“Mereka masih kekurangan listrik, sekolah, jalan, dan biaya hidup,  hal ini yang membutuhkan kebijakan dan anggaran khusus,” katanya.(ern)