RAPBD 2011, ANGGARAN DISPERIKLA DIKURANGI RP 10 M

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2011, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengurangi alokasi anggaran untuk Dinas Perikanan, dan Kelautan (DPK) Jawa Timur sebesar Rp 10 miliar.
    Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio di Gedung DPRD Jatim, Rabu (10/11) mengatakan, dalam RAPBD 2011, DKP mengajukan anggaran sebesar Rp 183 miliar, yang sebagian besar anggarannya akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana tiga pelabuhan perikanan sebesar Rp 99 miliar. Tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Mayangan Probolinggo, Pelabuhan Pondokdadap Malang, dan Pelabuhan Tamperan Pacitan.
. Komisi B menilai alokasi Rp 99 miliar itu terlalu banyak, maka kurangi Rp 10 miliar. Dengan demikian, anggaran menjadi Rp 89 miliar. “Meski dikurangi, kita optimistis bahwa anggaran Rp 89 miliar cukup untuk pembangunan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan,” ujarnya.
Pengurangan anggaran sebesar Rp 10 miliar tersebut dialihkan ke Dinas Pertanian untuk program Cooperative Farming (CF), dan program Good Agritcultural Practices (GAP) sebesar Rp 6 miliar, sedangkan sisanya Rp 4 miliar untuk program pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD). Komisi B meminta kepada DPK untuk merealisasikan pelabuhan perikanan tersebut pada akhir 2011. Sebab, anggaran yang dialokasikan tersebut dinilai sangat cukup untuk pelaksanaan pembangunan dalam satu tahun.
Menurut dia, selain untuk pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, anggaran DPK yang diajukan juga untuk 10 program lainnya. Program tersebut seperti, program pengembangan agroindustri/agrobisnis sebesar Rp 2 miliar, program pemberdayaan ekonomi pesisir sebesar Rp 8 miliar, pengembangan budidaya perikanan sebesar Rp 12 miliar, oprimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sebesar Rp 11 miliar.
Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebesar Rp 450 juta, pengembangan perikanan tangkap sebesar Rp 110 miliar, pengembangan kawasan agropolitan sebesar Rp 425 juta, program kesejahteraan petani sebesar Rp 805 juta, dan program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp 50 juta. (adi)