PENANGANAN BENCANA HARUS SATU KOMANDO

Penanganan bencana harus ditangani oleh satu komando. Artinya, pembangunan jaringan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah maupun swasta perlu dikawal satu komando. Hal ini bertujuan agar penanganan korban bencana dapat dilakukan dengan baik secara terkoordinasi baik sebelum maupun pascabencana.
Kabag Ops Polda Jatim, AKBP Gatot, ditemui usai Rapat Koordinasi Penguatan Jaringan Komunikasi Kebencanaan di Hotel Sun City Sidoarjo, Selasa (2/11) mengatakan,  hal ini seperti yang dilakukan kepolisian yang dikendalikan oleh Kapolda dan di pemerintah dikendalikan oleh gubernur. Dengan satu penanganan dan kendali bencana sehingga dapat menghasilkan solusi dalam penanganan korban bencana dapat berjalan dengan lancar baik pra bencana maupun pasca bencana
“Dalam penanganan korban bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta bukan hanya komunikasi tentang bagaimana jumlah korban, tapi juga harus menghasilkan solusi baik itu penanganan pra bencana, maupun pasca bencana,” ujarnya.
Menurutnya di seluruh wilayah Jatim selain terkenal dengan kekayaan dan keindahan alam, juga tidak luput dari provinsi rawan bencana. Posisi geografis serta geodinamika menjadi penyebab terjadinya ancaman bahaya seperti tanah longsor, banjir, abrasi dan tsunami sehingga perlu diantisipasi secara serius dan sistematis.
Potensi gempa di Jatim mempunyai beberapa jenis bencana yaitu ada bencana alam yang diakibatkan oleh gunung antara lain Semeru, Kelud, Bromo, Lamongan, Raung, dan Kawah Ijen yang semua itu dapat berpotensi terjadi bencana.
Selain itu, bencana alam antara lain berupa gempa bumi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa, dan juga korban bencana sungai Bengawan Solo, Brantas, dan Pekalen Kesampean.
Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jatim, Ir. Abdul Hamid SH, MSi mengatakan tujuan diadakan acara ini kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan komunikasi tentang pentingnya arti manejemen komonikasi bencana baik itu pemulihan sosial bidang ekonomi, budaya dan psikososial dalam penanganan pasca bencana demi terjalinnya sinergi kerjasama.
Ia menjelaskan, belajar dari menghadapi berbagai kejadian bencana selama ini, sangat dirasakan perlunya memiliki suatu sistem penanggulangan bencana yang tepat untuk mengantipasi setiap kejadian bencana. “Karena penanggulangan bencana merupakan suatu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat secara langsung,“ ujarnya.
Dijelaskan bahwa sistem yang akan dibangun adalah sistem penanggulangan bencana yang berlandaskan pada UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana sistem ini mengatur tentang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut,” jelasnya.
Maka dari itu lanjutnya, sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Jatim, diperlukan komitmen dari semua komponen pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk melaksanakan upaya-upaya strategis terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.
“Termasuk pula dalam penguatan jaring komunikasi bencana, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam ruang pusat koordinasi, pengendalian operasi bencana di masing-masing kabupaten/kota serta provinsi. Sehingga manfaat penanganannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya Jawa Timur,“ ujarnya.
Sebagai langkah awal tindakan penanganan bencana dirasa perlu dibangun jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dan potensi yang ada di masyarakat, dalam bentuk partisipasi yang cepat, akurat dan bertanggungjawab. “Karena dari informasi yang diperoleh dari jaring komunikasi, tindaklanjutnya juga berkaitan dengan pengaktfan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi (Rupuskordalops)
Tentang daerah yang perlu perhatian khusus, ia mengatakan, semua daerah di Jatim berpotensi gempa, adapun potensi penyebab bencana di Provinsi Jatim yaitu rawan banjir seperti Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Madiun, Gresik, sedangkan banjir bandang yaitu Kediri, Jember, Lumajang, Banyuwangi, dan Malang, Bondowoso, dan Pasuruan serta daerah rawan gempa atau longsor yaitu sekitar Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, dan Ponorogo.
Ia berharap dengan diadakan pelatihan jaringan komunikasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta dapat berjalan dengan lancar bagaimana cara pertama memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya bencana, sehingga kegiatan penanggulangan bencana, setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, korban yang jatuh, terutama korban jiwa, juga bisa diminimalisasi.
Rapat Koordinasi secara intensif yang diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai unsur, di antaranya dari Kodam, Polda, Orari, Dishub, Bakesbang Linmas serta perwakilan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kabupaten/kota se Jatim akan dilaksanakan tiga hari mulai Senin (1/11) sampai Rabu (3/11), (pca)