DEWAN: PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO JANGAN DIJADIKAN KAMPANYE

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar penanganan lumpur Sidoarjo tidak dijadikan ajang merebut suara saat Pemilihan Bupati Sidoarjo atau kampanye.
       Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi, di Gedung DPRD Jatim, Senin (31/5) mengatakan, hingga saat ini penanganan lumpur Sidoarjo belum sepenuhnya maksimal. Seperti halnya, dari segi korban. Untuk itu perlu ada penanganan serius bagi korban lumpur Sidoarjo, karena sebagian korban ada yang belum mendapat ganti rugi. ”Penanganan lumpur hingga saat ini belum maksimal, baik pembangunan infrastruktur maupun penanganan korban,” ungkapnya.
    Menurut dia, pasca munculnya semburan lumpur mengakibatkan banyak pengangguran. Sebab, tempat-tempat usaha atau bekerja terkena lumpur, sehingga aktivitasnya dihentikan.”Calon-calon Bupati Sidoarjo jangan gunakan lumpur Sidoarjo sebagai bahan kampanye. Masyarakat menginginkan penanganan yang konkret, karena telah merugikan banyak orang,” tegasnya.
 Mahdi mengungkapkan, hingga empat tahun lumpur Sidoarjo menyembur,  DPRD Jatim menilai banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Untuk itu, Komisi D DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Sidoarjo sebagai langkah politik untuk menuntaskan molornya pembayaran ganti rugi hingga pembangunan relokasi infrastruktur.
Namun, dalam pembentukan pansus ini, pihaknya selaku salah satu inisiator tidak menginginkan gagal seperti pembentukkan Pansus Hak Angket Bank Jatim. Pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan kalangan anggota DPRD Jatim untuk mencari dukungan.
 Anggota Komisi D DPRD Jatim, Jalaludin Alham menjelaskan, untuk terbentuknya pansus, sesuai tata tertib DPRD Jatim, minimal diusulkan 15 anggota inisiator. Jika komisi D yang berjumlah 17 orang solid, pansus lumpur tinggal menunggu pengesahan. 'Pansus tersebut harus diseriusi. Tidak bisa main-main,' ujarnya..
Jalaludin mengkritik adanya konspirasi dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan Bupati Sidoarjo. 'Seharusnya, mereka lebih berkonsentrasi pada penanganan lumpur, bukan berlomba-lomba pada pemilihan bupati,' tegasnya.(adi)