MASA TENANG, PANWASLU TERTIBKAN ATRIBUT

Memasuki masa tenang hari ke-2, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwalukada) Surabaya terus menertibkan atribut cawali, dan meningkatkan pengawasan ke sejumlah titik yang rawan terjadinya money politics.
Anggota Panwaslukada Surabaya, Soeparno, dihubungi, Senin (31/5) mengatakan,  sebelum berakhirnya masa kampanye pihaknya telah berkoordinasi dengan tim sukses pasangan calon agar sebelum memasuki masa tenang atribut cawali ditertibkan sendiri.
“Kita sudah sampaikan, sejak berakhirnya masa kampanye pada 29 Mei atau tepat pukul 00.00 pada 30 Mei, seluruh alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan. Karena pada 30 Mei sampai 1 Juni sudah memasuki masa tenang, jadi kota ini harus bersih dari alat peraga kampanye. Tapi mau bagaimana lagi, sampai saat ini belum seluruhnya dibersihkan,” ujranya.
     Panwaslukada Surabaya melakukan penertiban alat kampanye pasangan calon. Penertiban itu dimulai pada Minggu malam sejak pukul 21.00 dengan membersihkan alat peraga kampanye pasangan calon yang ada di 74 jalur di Kota Surabaya. Penertiban dibantu Bakesbang Linmas, Satpol PP Kota Surabaya, pihak kepolisian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Perhubungan.
Anggota Panwaslukada Surabaya, Andreas Pardede menegaskan, penertiban paksa tersebut sudah menjadi komitmen antara Panwas dengan jajaran kepolisian. Penertiban tersebut  dilaksanakan mulai hari pertama masa tenang hingga memasuki H-1 menjelang pemungutan suara Pilwali Surabaya, 2 Juni nanti.
Dalam penertiban itu, Panwas juga berkoordinasi dengan KPU Surabaya dan melibatkan 93 anggota Panwascam di 31 kecamatan di Surabaya. Termasuk 163 orang PPL (Panitia Pengawas Lapangan) di setiap kelurahan se-Surabaya. “Kami akan mengerahkan semua tenaga Panwascam dan  Panwas Lapangan,” ujarnya.
Untuk lebih memaksimalkan pengawasan, Panwas Surabaya juga mengajak Bakesbanglinmas dan Satpol PP serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya. Sebab, mereka merupakan institusi pemerintah yang juga memiliki kewenangan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang
Panwas Surabaya kesulitan menurunkan bener atau baliho besar yang terpampang di ruang iklan. Panwas hanya meminta para tim pemenangan maupun pasangan cawali-cawawali menurunkan sendiri alat peraganya. “Yang tetap mokong, akan kita turunkan sendiri. Karena kita sudah memberi toleransi waktu untuk menertibkan sampai malam hari,” ujarnya.
Selain penertiban alat peraga, tim pemenang maupun pasangan cawali-cawawali tidak diperkenankan melakukan kegiatan apa-apa di masa tenang. Mereka harus berdiam diri sampai menunggu proses pelaksanaan pilwali.
Ketua Panwaslukada Surabaya, Wahyu Hariyadi mengungkapkan, ada beberapa titik yang rawan terjadinya money politics. Namun, praktik ini juga bisa terjadi di setiap kecamatan, dan sering terjadi di kawasan pinggiran. “Pengalaman saat pilpres maupun pilgub lalu, kasus tersebut paling sering ditemui di Sukolilo, Karang Pilang, Bulak, Semampir, dan Gubeng. Daerah-daerah itu kami waspadai," terangnya.
Dalam hal ini, panwas tidak memiliki strategi khusus untuk menghadang money politics. Kecuali, meningkatkan pengawasan di semua lini, dari PPL hingga panwas. Meski demikian, panwas sering merasa kesulitan untuk menindak kasus money politics. "Biasanya, ada bukti, tapi nggak ada saksi. Itu menyulitkan kami," tuturnya.
Sebagai antisipasinya, Panwaslukada telah mengumpulkan 31 panwascam dan 163 PPL  pada beberapa hari sebelumnya. Panwascam maupun PPL harus waspada jika ada manuver-manuver tak wajar dari pasangan calon. Mereka juga diminta untuk memasang spanduk di beberapa titik. Isinya, waspada praktik money politics.

Sosialisasi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Choirul Anam menjelaskan, KPU menginstruksikan kepada seluruh PPK se-Surabaya untuk mengadakan sosialisai keliling dengan menggunakan mobil bak terbuka disertai dengan perlengkapan sound sistem yang dimulai pukul 13.00–16.00 di kecamatan masing-masing.
keliling ini sebagai puncak dari pelaksanaan sosialisasi, sehingga warga Surabaya ingat bahwa pelaksanaan pemilihan walikota Surabaya digelar tanggal 2 Juni 2010.“Kita sudah melaksanakan 514 kali pertemuan dengan elemen masyarakat Kota Surabaya baik itu di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan,” ujranya..
Selain itu juga, KPU juga sudah mengunjungi pusat-pusat keramaian, jalan-jalan protokol, warga stren kali, para pedagang kaki lima, komunitas pemulung sampai ibu-ibu pengajian. KPU Surabaya juga telah sosialisasi melalui iklan, baik media cetak, elektronik maupun media online, di samping juga tetap memasang berbagai alat peraga baik itu spanduk, baliho, dan stiker. (adi)