BPPK GALI POTENSI INDONESIA UNTUK MEDIA KERJASAMA

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggali potensi yang ada di Indonesia untuk dijadikan media kerjasama dengan luar negeri. Potensi yang terjaring akan dijadikan prioritas untuk perdagangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Kepala BPPK Kemlu, Arthalia Tobing saat membuka Pertemuan Kelompok Ahli dengan tema Islam dan Demokrasi dalam Perkembangan di Kawasan Timur Tengah di Hotel Tunjungan Surabaya, Kamis (6/5) mengatakan, negara yang dijadikan mitra kerjasama, yakni yang memiliki persamaan dengan Indonesia.
    BPPK  menyusun konsep tentang perkembangan arsitektur regional, seperti politik, ekonomi, keamanan, dan kehidupan sosial kultural. Hal ini dilakukan sejak 2009, dan untuk 2010 pengajiannya terfokus pada aspek-aspek idiologi.
    Dikatakannya fokus kajian yang ada didalamnya termasuk isu demokrasi dan Islam yang merupakan salah satu elemen pokok pada arsitektur regional. Hasil kajian ini membantu memberikan gambaran tentang profil suatu lingkungan kawasan negera-negara yang sedang berkembang yang mayoritas beragama Islam.
    Dengan adanya konsep ini membantu dalam menyusun kerjasama luar negeri yang tepat, terutama negara-negara kawasan Timur Tengah yang mayoritas muslim. Hal ini juga didasari hasil rapat koordinasi seluruh kepala perwakilan RI pada 4 Februari lalu.
    Dalam pertemuan itu diputuskan agenda pelaksanaan kerjasama Indonesia pada massa mendatang, yakni melakukan kerjasama dengan institusi yang bergerak dalam pengembangan demokrasi di luar negeri atas dasar Islam.
    Menurutnya Islam kaya akan nilai-nilai yang menjadi ruh dalam demokrasi, seperti hukum, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. ”Ini semua sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang universal,” kata Athalia.
    Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang penting dan strategis di dunia Islam. Kawasan Timur Tengah merupakan pusat kombinasi berbagai faktor, seperti sejarah, geo-politik, geo-ekonomi, dan tempat lahirnya agama-agama besar dunia.
    Ia menilai, perkembangan demokrasi di kawasan Timur Tengah sangat seknifikan. Terbukti beberapa negara kawasan Timur Tengah mau melibatkan seluruh rakyatnya dapat kesempatan saat pemilu, seperti Kuwait dan Bahrain. Sebelumnya hak pilih hanya diberikan pada kaum laki-laki.
    Islam di Indonesia dapat berkembang secara beriringan dan saling mengisi sehingga memperkokoh kedaulatan pemerintah di tangan rakyat. Ini sebagai bukti bahwa nilai keagamaan dapat mendukung terwujudnya keadilan dan kemakmuran bangsa.
    Diharapkannya pertemuan ini memberikan masukan-masukan dalam rangka penyusunan kebijakan strategis kepada Kemlu. Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Kedutaan Kerajaan Hasyimia Yordania untuk Indonesia, Ibrahim Mansoor Abeidat.
    Acara ini diisi dengan seminar empat nara sumber, yakni Tangkuman Alexsander Direktorat Jendral Institut for Peace Democracy, Smith Al Hadar dari International Union of Muslim University Student (IMES), Prof Dr Kacung Marijan (PBNU), dan Dr Abdul Mu’ti MEd Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (oby)