PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA MASIH TEMUI PERSOALAN

Penyelengaraan pembangunan gedung negara harus ditingkatkan, sebab sampai saat ini masih menghadapi persoalan. Hal itu terjadi karena kurang tertibnya proses pembangunan, rendahnya kualitas pekerjaan maupun ketidakmampuan pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian yang disepakati.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov Jatim, Ir Budi Susilo saat acara Launching Layanan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jatim di Hotel Sun City, Sidoarjo, Kamis (6/5) mengatakan, untuk mengatasi itu, tenaga pengelolaan teknis perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme melalui penguatan, pengusaan materi peraturan perudang-undangan dan standar teknis bangunan gedung negara.
Dia meminta pada tenaga pengelola teknis agar mampu mengaktualisasikan diri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Caranya, dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.
Dia juga berharap para penguasa pengguna anggaran agar memanfaatkan bantuan teknis yang diberikan secara proposional serta memberikan laporan berskala atas kinerja para pengelolaan teknis sebagai bahan pertimbangan monitoring dan evaluasi dirjen cipta karya.
Menurut dia, penyelenggaraan bangunan gedung negara mengacu pada Permen PU Nomor 45/2007 yang juga merupakan peran pelaksanaan UU No 28/2002 tentang bangunan gedung.
“Dengan dikeluarkannya Permen PU, diharapkan para pelaku pembangunan memperoleh panduan tentang persyaratan teknis bangunan, tahapan pembangunan, pembiayaan pembangunan, cara pelaksanaan pembangunan, serta pendaftaran bangunan gedung negara,” ujarnya.
Sekedar diketahui, kegiatan launching ini diselenggaraan sebagai forum komunitas menyampaikan informasi tentang peneyelenggaraan bangunan gedung negara yang bertujuan meningkatkan kinerja para aparat penyelenggara pembangunan gedung negara.
Selain itu, untuk meningkatkan kinerja para pengelola kegiatan pembangunan gedung negara dalam memahami perundang-undangan, penguasaan aspek administrasi dan keuangan, aspek teknis teknologis, aspek pengendalian pelaksanaan, pemecahan persoalan secara cerdas.(dra,sti)