KOMINFO BANGUN 5.400 DESA PINTAR

Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat (Kominfo) membangun desa fasilitas internet (desa pintar). Program ini dilaksanakan setelah sebelumnya membuat program desa berdering (desa kring).
    ”Fasilitas ini akan ditempatkan di desa kecamatan, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi,” kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo, Prof Sjarief Widjaya, saat membacakan sambutan Sekretaris Jendral Kominfo dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Daerah Bidang Kominfo di Hotel Utami, Senin (5/4).
 Untuk Jawa Timur ada 260 desa yang mendapatkan fasilitas ini. Semakin maju suatu daerah maka akan mendapatkan fasilitas yang sedikit. ”Untuk desa-desa daerah yang sudah maju relatif memiliki fasilitas internet,” ujarnya.  
Mulai Oktober 2009 Kominfo melakukan tender telepon desa atau Universal Service Obligation (USO). Dengan rampungnya tender ini, proyek penyediaan akses Internet di tingkat kecamatan diharapkan dikerjakan tahun ini.
Program ini untuk melengkapi program desa berdering yang mencapai 78 ribu desa se Indonesia. Desa berdering merupakan program yang memberikan telepon di seiap desa sehingga apabila ada informasi dari pusat maka dapat di print dan dibaca oleh masyarakat.
Jumlah kecamatan yang memperoleh akses Internet USO ini juga beragam, seperti di Nangro Aceh Darusalam (NAD) sebanyak 220 kecamatan, di Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 157 kecamatan, di Daerah Instimewa Yogjakarta (DIY) sebanyak 13 kecamatan, dan di Bali sebanyak 40 kecamatan. ”Kabanyakan daerah perbatasan dan kepulauan yang banyak mendapatkan fasilitas ini, seperti kepulauan Riau,” ujarnya.
Untuk membentuk desa pintar, dilakukan tander yang jangka waktunya lima tahun. Program ini akan mengunakan Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (APBN).
    Sama halnya  dengan desa pintar, Dinas Kominfo Prov Jatim juga membuat program yang sama, namun namanya yang berbeda. ”Untuk Jatim ada telecenter di 22 kabupaten kota yang ada di Jatim,” ujar Kepala Dinas Kominfo Jatim, Dr Sudjono.
    Menurutnya, keberadaan telecenter, bagi masyarakat pedesaan tidak hanya untuk pertanian tapi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Seperti di Pasuruan memanfaatkan telecenter dengan agrotech dan di Pamekasan lebih banyak memasarkan hasil batik sehingga masing-masing daerah mempunyai spesifikasi.
Pemprov membantu perangkat komputer yang rata-rata setiap kabupaten/kota mendapatkan delapan unit. Selain membantu peralatan juga membantu pembinaannya selama tiga tahun. Setelah berjalan tiga tahun maka akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk besaran anggaran tiap telecenter, telah disiapkan dari APBD Jatim, yakni sebesar Rp 300 juta untuk tiap telecenter.
Dalam perkembangannya pada 2010, Pemerintah Jatim akan membangun lagi telecenter di Kabupaten Ngawi, Magetan, Bangkalan, Nganjuk dan ada usulan baru seperti Kota Probolinggo dan Kabupaten Ponorogo.
Dalam hal pembagian tugas, dari tiap pembanguan telecenter akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim dan pemkab setempat. Dari dana per telecenter sebesar Rp 300 juta itu, nantinya akan digunakan untuk pengadaan perangkat komputer, printer, mebel, LCD proyekltor, kamera digital, AC, software berlisensi, honor pengelola selama satu tahun, mengadakan pelatihan teknis dan menajerial, pembinaan, dan memfasilitasi Forum Komunikasi Telecenter.
Sedangkan beban yang akan ditanggung oleh pemkab setempat, yakni gedung aset desa atau milik pemkab untuk operasional telecenter beserta sambungan listrik dengan daya yang cukup, memiliki tiga ruangan untuk ruang komputer, ruang pengelola, dan ruang pelatihan untuk tiga orang. (oby)