MINIMALISASI KOMUNIS, PERLU DITUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME

Guna meminimalisasi munculnya kelompok-kelompok yang berideologi komunis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta masyarakat agar menumbuhkan sikap nasionalisme dengan berpegang teguh pada Pancasila.
Anggota DPRD Jatim, Kuswiyanto usai menerima perwakilan demonstrasi Aliansi Forum Pembela Tanah Air (Forpeta) di Gedung DPRD Jatim, Jumat (12/3) mengatakan, dengan menumbuhkan rasa nasionalisme, kelompok tertentu yang akan melahirkan ideologi komunis dengan sendirinya akan hancur, karena tidak akan ada yang menjadi pengikutnya.
Pihaknya mendukung gerakan-gerakan anti komunis. Sebab, gerakan ini akan melemahkan kekuatan kelompok komunis dalam merekrut anggota baru. Masyarakat juga harus berpedoman pancasila. ”Jangan sampai ideologi Pancasila yang dimiliki masyarakat luntur. Maka, pendidikan norma-norma dan Pancasila di sekolah-sekolah jangan sampai berhenti. Anak kita harus dibekali wawasan tentang nilai-nilai pancasila, sehingga kelompok komunis akan bubar dengan sendirinya,” paparnya.
Korlap Aliansi Forum Pembela Tanah Air (Forpeta), Hayan mengatakan, bahwa eks PKI saat ini secara sistematis telah melakukan upaya untuk bangkit agar dapat tampil di panggung perpolitikan. Upaya itu antara lain, mengupayakan mencabut TAP MPRS No XXV/1966, upaya menunggangi Komnas HAM untuk kepentingan bangkitnya PKI dengan membentuk tim ad hoc 65.
Selain itu, eks PKI tersebut membelokkan sejarah hitam tahun 1948 dan 1965 dengan tidak menyebut PKI dalam buku sejarah dan upaya pencabutan UU No 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama dan upaya pencabutan pelarangan terhadap buku-buku yang berbau komunis ke MK. Untuk itu, komunis harus keluar dari Indonesia. "Untuk bangkit, para kaum komunis tidak menggunakan simbol komunis, melainkan menggantinya dengan menyebut dirinya sebagai korban," ujarnya
Agar tidak disebut kelompok komunis, eks PKI itu muncul dengan wajah baru dengan nama Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba). Untuk itu, agar paham komunis tak tertanam lagi di Indonesia, pihaknya meminta agar nilai-nilai Pancasila ditanamkan melalui upaya sistematis dalam sistem pendidikan nasional.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar dilakukan peningkatan kesadaran menaati hukum negara, mendesak MK untuk menolak pencabutan UU No 1/PNPS/1965 dan UU No 14/1963 yang nyata-nyata merupakan konspirasi kelompok dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (adi)