DEWAN FOKUS PEMBANGUNAN JLS

Salah satu fokus Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dalam kunjungan kerjanya di sepuluh kabupaten/kota (Ponorogo, Pacitan, Blitar, Sumenep, Jombang, Jember, Bondowoso, Malang, Tuban, Bojonegoro), yakni pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Wakil rakyat ini akan melakukan koordinasi dengan DPRD, dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.
 Anggota DPRD Jatim, Tjutjuk Sunarjo dihubungi, Rabu (3/2) mengatakan, kelanjutan pembangunan JLS akan menjadi salah satu prioritas pembahasan dalam sosialisasi program dewan ke daerah. Pembangunan jalan yang menghubungkan Pacitan-Banyuwangi itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk mendapatkan dana dari APBN.
Mengingat JLS tidak masuk dalam Rancangan Pembangunan Nasional (Rapemnas), diperlukan koordinasi lagi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota untuk bisa mendesak pemerintah pusat agar mau mengucurkan dana pembangunan mega proyek  sepanjang 600 Km lebih yang terletak kawasan selatan itu. "Kita mendesak pemerintah pusat untuk bisa mengucurkan anggaran bagi program JLS," katanya.
Selain anggaran, dewan akan berkoordinasi dengan Perum Perhutani terkait pembebasan lahan JLS yang terkendala aturan pembebasan hutan. Sebab, perhutani bersedia memberikan lahannya dengan ketentuan memberi ganti rugi sesuai luas tanah yang dibebaskan. Jika lahan yang dibebaskan 100 hektare, diganti 100 hektare juga dan lahan itu dekat dengan JLS. Sementara, untuk penebangan pohon, Perhutani meminta ganti rugi uang sesuai umur pohon.
"Masalah pembebasan lahan milik Perhutani yang akan digunakan JLS juga menjadi perhatian. Tidak mungkin pemerintah kabupaten/kota berjuang sendiri untuk bisa membebaskan lahan yang berupa hutan, karena yang paling dekat dengan pemerintah pusat sebenarnya adalah Pemprov," tuturnya.
Di sisi lain, kunjungan ini menyosialisasikan program-program pemprov ke daerah, sehingga ada sinkronisasi dengan program pemerintah kabupaten/kota.
Anggota DPRD Jawa Timur, Malik Effendi mengatakan, dengan adanya sosialisasi diharapkan semua elemen masyarakat mempunyai kesadaran ikut memantau dan mengawasi realisasi program tersebut.
"Kami ingin menggugah kesadaran warga untuk ikut mengawasi guna mencegah adanya penyimpangan, ketika program itu direalisasikan. Semakin banyak yang mengawasi, kami yakin pelaksanaan sebuah program akan semakin baik," ujarnya. (adi/s)