Kamis, 25 April 2024

SBY AKAN BUKA MUNAS APKASI DI MADIUN

Diunggah pada : 13 Januari 2010 14:16:40 4
thumb



Jatim Newsroom, Rabu (13/1);
    Direncanakan pada tanggal 18 Januari mendatang, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Madiun. Kunjungan ini dalam rangka membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di pendopo Kabupaten Madiun, yang berlangsung 18-19 Januari. Acara akan dihadiri sebanyak 399 bupati.
Sekretaris Darah Provinsi Jawa Timur, Dr Rasiyo saat Rakor Rencana Kunjungan Kerja RI 1 di Madiun, Rabu (13/1) mengatakan,  dijawalkan Presiden SBY akan datang dan langsung menuju Lanud Iswahyudi Pukul 12.00. Kemudian acara dimulai di Asrama Haji Kabupaten Madiun, untuk menghadiri acara percepatan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur yang sejalan dengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Presiden akan mengadakan temu wicara dengan tokoh masyarakat, dan meyerahkan sejumlah bantuan. Selain itu juga akan meninjau pameran produk industri ekspor-impor, industri kecil dan menengah. Lokasi pameran dengan asrama haji untuk temu wicara jaraknya sekitar 50-100 meter. Undangan di Asrama Haji diperkirakan sebanyak 4.000 orang.
Presiden juga dijadwalkan melakukan penanaman pohon trembesi untuk penghijauan dan penyebaran benih ikan sejumlah 150 ribu  di Waduk Widas, Kecamatan Saradan, Madiun.

Program Strategis Jatim
Untuk diketahui, program strategis Jawa Timur yang sejalan dengan kegiatan 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu antara lain, yakni pemberantasan mafia hukum. Untuk program ini yang sudah dilaksanakan adalah sosialisasi tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK), memfasilitasi kegiatan anti korupsi, sosialisasi pemenuhan hak asasi manusia (RAN-HAM), menerapkan kurikulum muatan lokal anti KKN, dan kantin kejujuran di sekolah-sekolah.
Selain itu, Jawa Timur juga memiliki program revitalisasi industri pertahanan. Yakni dengan membina industri kecil menengah penunjang produksi peralatan atau perlengkapan TNI-Polri, pembinaan teritorial dengan TNI berkegiatan di lapangan seperti RTLH.
Jawa Timur juga memiliki program strategis penanggulangan terorisme, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, peningkatan wawasan kemanusiaan melalui pertukaran pemuda atau santri. Peningkatan ketajaman intelejen melalui intensifikai kembali program siskamling, optimalkan peran RT/RW dalam mengawasi warganya, serta pengawasan lalu lintas orang asing melalui darat, laut dan udara.
Jawa timur juga telah meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia, yakni dengan membangun pembangkit energi menggunakan panas bumi, mikrohidro, listrik tenaga surya, dan biogas di kawasan peternakan.
Untuk pembangunan infrastruktur telah dilakukan pula oleh Jawa Timur, yakni dengan memfasilitasi percepatan pembagunan jalan tol melalui percepatan pembebasan tanah, relokasi Jalan Tol Porong-Gempol, dan pembangunan jalan lintas selatan untuk meningkatkan perekonomian wilayah selatan. Selain itu juga melakukan sharing penanganan menyeluruh wilayah Sungai Bengawan Solo, persiapan pembangunan air bersih umbulan dan tempat pengelolaan sampah terpadu wilayah Surabaya-Sidoarjo-Gresik. Jawa Timur juga membangun rusunawa, meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak melalui peningkatan alur barat Tanjung Perak dengan Pergub.
Tidak hanya itu, pemprov telah mengucurkan dana Rp 100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil menengah dengan memberikan permodalan pada koperasi wanita Rp 25 juta per desa per koperasi sebanyak 3.750 unit. Memberikan fasilitas subsidi selisih bunga melalui dana bergulir bungan 6% dengan skema bank teknis, serta pemberian dana hibah bergulir untuk kelompok masyarakat miskin.
Selain itu juga mencari solusi pembiayaan dan investasi. Antara lain dengan membentuk lembaga penjaminan kredit daerah (LKPD PT Jamkrida) dengan modal dasar Rp 50 miliar dan integrasi dan sinkronisasi dana-dana CSR, PKBL BUMN dan BUMD.
Pemprov merevitalisasi hubungan sister province Osaka-Jawa Timur, pembentukan dewan pengembangan investasi daerah, pembentukan unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur, dan mempromosikan serta kerjasama investasi di dalam dan luar negeri.(sar,sti/j)

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait