KADIN: PEMUNDURAN RELOKASI PIPA KODECO HARUS DITUNDA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah untuk menunda dulu keputusannya tentang pemunduran jadwal relokasi pipanisasi Kodeco di Selat Madura. Hal ini perlu adanya koordinasi dengan stakeholder pelabuhan Tanjung Perak, khususnya kalangan usaha terkait yang selama ini telah dirugikan akibat aktivitas pipanisasi tersebut."Pemunduran jadwal relokasi setahun atau pun 100 hari, substansinya sama saja, yakni tetap mengganggu kegiatan usaha, baik usaha terkait transportasi laut di Selat Madura, maupun kegiatan ekspor-impor barang perekonomian," ujar Ketua Kadin Jatim La Nyalla M Mattalitti, dalam siaran persnya, Jumat (20/11).Dia menjelaskan, dalam hal ini, banyak mendapat keluhan dari para pelaku usaha terkait atas pemunduran jadwal relokasi pipanisasi Kodeco, sehingga keputusan hasil rakor di Kantor Menko Perekonomian itu harus ditangguhkan terlebih dahulu. "Ini bukan persoalan etika, tapi lebih kepada masalah kerugian bisnis sehingga sebelum keputusan itu ditetapkan, dunia usaha harus 'diselesaikan' terlebih dahulu. Apakah diberi kompensasi atau bentuk kebijakan yang lain untuk menekan kerugian usaha," katanya.Menurutnya, Kadin memahami bahwa relokasi pipa laut itu tidak mudah, tapi Kadin Jatim juga memahami keluhan dunia usaha yang sudah cukup lama menanggung rugi akibat kegiatan Kodeco yang dinilai mengganggu arus transportasi dan keluar masuknya barang ekonomi. "Semua kepentingan harus diakomodasi, bukan hanya kepentingan perusahaan besar saja (Kodeco) yang didengar,” paparnya.Sebagaimana diberitakan JNR sebelumnya,. statemen Dirjen Perhubungan Laut, Dephub, Sunaryo akan ada pemunduran pemindahan pipa kodeco. Kadin Jatim dan sejumlah kalangan mempersoalkan kebijakan pemerintah atas pemunduran batas akhir pemindahan pipa bawah laut milik operator Kodeco Energy, Ltd yang memotong alur pelayaran barat Surabaya (APBS) dari jadwal awal 1 Juni 2010 menjadi satu tahun atau pada 1 Juni 2011.