PEMBANGUNAN JLS, DPRD APRESIASIKAN UNDANG INVESTOR

Agar pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dapat terealisasi, DPRD Jawa Timur mengapresiasikan kepada Pemprov Jatim untuk menarik/mengundang investor agar ikut mendanai pembangunannya. Ketua Komisi D DPRD Jatim, Bambang Suhartono, dihubungi Rabu (18/11) mengatakan, selama ini kendala pembangunan JLS lebih dikarenakan minimnya dana yang dicairkan. Di sisi lain, juga disebabkan adanya keterbatasan anggaran RAPBD Jatim 2010 untuk belanja daerah yang mencapai Rp 7,777 triliun. Menurutnya, dari kebutuhan dana pembangunan mega proyek ini sekitar Rp 3,5 triliun, Pemprov Jatim hanya mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar. ”Memang, alokasi dananya hanya segitu, karena belanja daerah kita juga sedikit dan harus dibagi dengan belanja lainnya. Dana ini sudah dimasukkan melalui anggaran Dinas PU Bina Marga,” ujarnya. Selain terkendala anggaran, pembangunan yang mencakup wilayah beberapa daerah, seperti Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang, Jember, dan Banyuwangi tersebut juga terkendala pembebasan lahan. Karena itu, agar pembangunan segera terealisasi dan penggunaan jalan dapat dimanfaatkan masyarakat, pihaknya mengapresiasikan kepada eksekutif untuk mencari dana talangan atau pinjaman ke luar negeri. Selain itu, pemprov juga dapat menarik investor untuk ikut mendanai pembangunannya. “Kalau solusi pertama, pemerintah pusat dan Pemprov Jatim melakukan sharing untuk melunasi hutang dana di luar negeri. Tetapi, yang terbaik, kalau bisa investor masuk untuk membantu pendanaannya,” paparnya. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Maimun menjelaskan, JLS merupakan jalur penghubung industri, sehingga investor-investor itu dapat mengelola potensi sumber daya alam di wilayah selatan, seperti emas dan tembaga. ”Pemprov bisa menawarkan kerjasama untuk mengundang investor dengan menawarkan potensi-potensi yang ada di wilayah selatan,” terangnya.Keterlibatan investor selain untuk pendanaan, juga dapat memberikan pemikiran berupa konsep pembangunan (perubahan rute jalan, red). ”Pembangunan JLS ini merupakan kebutuhan yang harus segera diwujudkan, karena dapat membawa manfaat, baik untuk investor maupun masyarakat Jatim,” paparnya. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Tjutjuk Soenaryo mengungkapkan, pembangunan yang diprediksi mampu meningkatkan perekonomian di Jatim ini, masih terkendala pembebasan lahan terutuma di wilayah Malang dan Jember. Tjutjuk mendorong agar pemprov menarik investor agar ikut membantu dalam pengerjaan mega proyek dengan membuat Memory of Understanding (MoU). “Namun, sebelum membuat MoU dengan investor, langkah pertama yang harus dilakukan yakni pembebasan lahan . Dengan begitu, akan banyak investor yang tertarik,” tuturnya. Sementara itu, dalam nota jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi, saat ini progress yang telah dicapai adalah pembukaan lahan sepanjang 220 km, perkerasan jalan sepanjang 57 km dan pembangunan jembatan sepanjang 1.893 m. Pada 2010, pemerintah pusat akan menuntaskan ruas Pacitan-Sidomulyo-Hadiwarno sepanjang 34 km. Kemudian secara bertahap akan dilanjutkan pembangunan ruas jalan Hadiwarno-Munjungan-Prigi-Popoh, Balekambang-Sendangbiru, serta Jarit-Puger.