HINGGA 4 NOVEMBER, PELAMAR PNS 11.887 ORANG

Pasca dibuka rekrutmen hingga 4 November 2009, jumlah pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui internet mencapai 11.887 orang. Pendaftaran akan ditutup pada 9 November 2009. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto, usai hearing dengan komisi A, di gedung DPRD Jatim, Kamis (5/11) mengatakan, jumlah pelamar lebih sebelas ribu orang itu telah mendaftar dengan mengentry datanya melalui internet. Sedangkan, pelamar yang telah mengirimkan berkas melalui pos berjumlah 1.776 orang. Dari sekian banyaknya pelamar itu terdapat pelamar yang dinyatakan gugur karena persyaratannya kurang lengkap. Menurutnya, pelamar yang memenuhi syarat untuk tingkat pendidikan S-1 sampai S-2 berjumlah 916 orang, dan tingkat D-3 126 orang. Dengan begitu, pelamar yang diyatakan kurang memenuhi syarat 171 orang, sedangkan yang masih proses seleksi 563 orang. Rekrutmen PNS ini didasarkan kebutuhan kompetensi untuk dapat mengisi kekurangan tenaga sesuai bidang yang telah ditentukan. Di sisi lain, PNS yang akan pensiun sekitar 1.300 orang. ”Jadi formasi apa yang kosong. Jika ada kebutuhan mendesak, ya kita isi,” paparnya. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan, BKD akan memberitahu pelamar agar segera melengkapi persyaratan, karena kurang beberapa hari lagi pendaftaran ditutup. Untuk pelamar dari kalangan atlet baik di tingkat SLTA maupun S-1 diharapkan melengkapi surat rekomendasi dari kantor cabang olahraga yang terkait. Pada 2010, secara nasional sudah tidak diperkenankan untuk merekrut orang menjadi tenaga honorer di tiap-tiap instansi pemerintah, sehingga tenaga-tenaga honerer pada 2009 akan diangkat semua menjadi PNS. Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menjelaskan, menindaklanjuti adanya rencana PNS yang pensiun, pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Pasalnya, jumlah tenaga yang akan pensiun tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang direkrut. Selain itu, dalam rekrutmen ini, pihaknya berharap agar dilakukan secara profesional sesuai kebutuhan dan bidangnya. “Karena banyaknya tenaga honorer, yang diangkat itu non teknis. Jadi bukan bidangnya. Kalau banyak PNS seperti ini bisa repot,” paparnya.