PENDIDIKAN MURAH DIALIHKAN KE MADIN

Pendidikan murah yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada 2010 akhirnya dialihkan untuk membiayai pendidikan murah di Madrasah Diniyah (Madin). Ini mengingat pendidikan murah di timgkat SD-SMP tersebut sudah dicaver oleh pemerintah pusat. Ketua Komisi E DPRD Jatim Akhmad Iskandar, dihubungi, Selasa (3/11) menjelaskan, salah satu agenda Gubernur Jatim Dr H Soekarwo adalah peningkatan pendidikan dengan memberi pendidikan murah. Mengingat pemerintah memprogramkan pendidikan wajib 9 tahun dan membrantas buta huruf. Komisi E akan melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk mengetahui program-program yang dicanangkan oleh dinas tersebut. Dengan begitu, komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini dapat mengkajinya. Pihaknya berharap agar penyusunan pendidikan dapat mengikuti kurikulum yang berstandar nasional. “Program wajib belajar 9 tahun itu merupakan kebijakan nasional. Sehingga anak bangsa dapat mengenyam pendidikan dengan biaya murah,” terangnya.Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto mengatakan, dialihkannya anggaran untuk pendidikan murah di tingkat SD-SMP yang semula digagas akan diberlakukan pada 2010 itu karena untuk pendidikan gratis sudah dicaver pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).“Karena itu jatah dana daerah dari APBD 2010 itu nanti akan dipakai untuk memberikan bantuan kepada Madin (Madrasah Diniyah) di Jatim yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah,” ungkapnya. Menurutnya, madin merupakan sekolah non formal yang seluruhnya dikelola oleh pihak swasta, terutama pondok pesantren di Jatim. Keberadaan madin-madin itu selama ini belum tersentuh bantuan pendidikan sama sekali, baik pemerintah pusat maupun daerah,sehingga kualitasnya sangat memprihatinkan. “Gubernur mempunyai rencana untuk mengalihkan rencana plot anggaran APBD 2010 untuk pendidikan murah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di Jatim di madin tersebut.Sesuai rencana, bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian jatah madin di tingkat awal sekitar Rp 15 ribu per siswa, dan madin tingkat menengah sekitar Rp 25 ribu per siswa. Para gurunya juga dijatah dana APBD, mengingat termasuk guru sekolah swasta.“Jumlah madin-madin yang akan dijatah bantuan masih digodok validasinya antara pemprov dengan depag,” ungkapnya.Selain bantuan madin, gubernur tetap menyisahkan anggaran untuk membantu pendidikan siswa miskin lewat bantuan Operasional daerah (Bopda). Tetapi, plot anggaran ini tidak banyak, sesuai draf RAPBD 2010 yang sudah diajukan direncanakan ada 102.564 siswa miskin jenjang SLTA/SMK/MA yang masing-masing akan dibantu Rp 65 ribu per siswa.