KOMISI C DPRD KUNKER KE DKI JAKARTA BAHAS PENGELOLAAN UANG

Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta untuk membahas sistem pengelolaan keuangan. Hal ini terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2010. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Kartika Hidayati dihubungi, Jumat (30/10) mengatakan, hasil dari kunker ke Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah bank, pihaknya menemukan apresiasi untuk membahas RAPBD Jatim. ”Bank DKI Jakarta sistem operasinya bagus, meski pendapatannya kalah dengan Jatim,” ungkapnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mampu melebihi Rp 8 triliun, jika dibandingkan PAD di Jatim Rp 7 triliun. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan antara pendapatan yang dihasilkan oleh bank DKI Jakarta hanya sekitar Rp 100 miliar, sedangkan Bank Jatim sekitar Rp 320 miliar. Menurutnya, hal yang menjadikan pendapatan Bank DKI rendah adalah banyaknya persaingan bank yang memberi pinjaman kredit dengan bunga rendah dan tabungan dengan bunga yang tinggi. Dengan begitu, masyarakat lebih memilih bank-bank swasta daripada bank milik pemerintah. Meski jumlah penduduk DKI Jakarta lebih sedikit jika dibandingkan Jatim, namun pajak yang diterima dari pembayaran masyarakat, seperti halnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mampu mendongkrak PAD-nya. Ini mengingat jumlah kendaraan semakin meningkat, sehingga jumlah masyarakat wajib pajak juga bertambah. Di sisi lain pajak-pajak dari reklame yang dipasang dipinggir jalan, dana tersebut langsung diterima dan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kalau di Surabaya pajak-pajak itu diterima dan dikelola oleh Pemkot Surabaya. Sedangkan di DKI tidak, karena tidak ada Pemkot DKI. Dengan begitu, langsung diterima dan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Jabir mengatakan, Komisi A sedang melakukan kunker ke Jakarta yang kemudian dilanjutkan ke Banten. "Di Jakarta, kami melakukan dengar pendapat dan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Jatim di Jakarta. Kami juga mengunjungi DPRD Banten untuk studi banding," ujarnya.Ketua Komisi E DPRD Jatim Ahmad Iskandar mengungkapkan, komisinya berkunjung ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kunjungan mereka dalam rangka menyiapkan agenda dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,dan Kependudukan Jatim tanggal 5 November 2009 mendatang."Yang kami dalami adalah bagaimana kebijakan tentang pengupahan dan seputar Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di jatim sendiri, Surat Keputusan Gubernur tentang upah minimum kabupaten/kota kalah justru kalah dengan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim di pengadilan tinggi," paparnya.