RAPBD 2010, DPRD MINTA EFISIENSI ANGGARAN

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2010, DPRD Jawa Timur dalam Pemandangan Umumnya (PU) meminta kepada eksekutif (Pemprov Jatim) pelaksanaan programnya tepat sasaran, sehingga ada efisiensi anggaran atau tidak adanya pemborosan dana. Mengingat dalam RAPBD TA 2010, belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim Saut Marisi Siahaan SH, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (27/10) menjelaskan, dalam komponen pembiayaan diketahui terdapat prediksi penerimaan pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah yang menimbulkan selisih defisit Rp 274,111 miliar, maka, terjadi defisit yang terencana dalam perspektif RAPBD 2010. “Gubernur perlu menjelaskan untuk langkah-langkah apa yang dilakukan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dibutuhkan bagi peningkatan prestasi pendidikan dan layanan kesehatan terutama masih ditemukannya gizi buruk pada balita di Jatim,” terangnya.Juru bicara FPDIP Bambang Harianto SE memaparkan, fraksinya meminta agar dalam RAPBD perlu diberikan simulasi dan skenario terhadap perubahan asumsi dasar, termasuk target capaian yang besar. Terkait kontribusi PAD, perlu data jumlah riil kendaraan bermotor yang baru dan lama untuk memperkirahkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.Juru bicara FPKB H Thoriqul Haq menuturkan,dalam draf rancangan tersebut banyak alokasi anggaran yang menimbulkan pemborosan dan pembengkakan. Padahal, dalam penyusunannya program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Maka, RAPBD idealnya merupakan implementasi aspirasi dan partisipasi masyarakat luas. Pasalnya, APBD merupakan sarana manajemen keuangan daerah yang tentunya sangat strategis untuk ikut menentukan kehidupan masyarakat luas.Juru bicara FPKS Arif Hari Setiawan ST MT menerangkan, fraksinya menilai fungsi distribusi dan stabilisasi APBD belum dapat berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih besarnya disparitas (selisih) pembangunan antar daerah, masih besarnya kesenjangan ekonomi, masih besarnya kesenjangan sosial. Juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPR) Drs M Ibrahim Adib SH mengatakan, FPPR berharap kinerja perusahaan milik daerah atau BUMD untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan di Jatim, ternyata belum dapat diwujudkan dengan maksimal. Seperti halnya PT Bank Jatim yang saat ini sudah sangat sehat dan diharapkan mampu menjadi fungsi intermediasi pembangunan di Jatim. FPPR menilai bagian laba tas penyertaan modal pada BUMD hanya memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 239,267 miliar. Di mana perusahaan daerah air bersih berkontribusi Rp 652,889 juta, PT Bank Jatim Rp 320 M, PT BPR Rp 3 M, PT Sier Rp 1,170 M, PT Panca Wira Usaha (PWU) Rp 2,700 M, PT Askrida Rp 105,780 juta, PT JIM Rp 250 juta, PT JKU Rp 220 juta, dan PT JGU Rp 319 juta.Juru bicara Fraksi Golkar R B Zainal Arifin SH MHum menuturkan, jika dilihat dari komposisi rencana program yang akan dibiayai dalam RAPBD, maka fraksinya mengamati tidak mengalami perubahan dibandingkan struktur APBD 2009, sehingga terkesan belum sepenuhnya mencerminkan aspek prioritas. “Kalau dilihat serapan anggaran 2008 dan 2009 yang sedang berjalan, maka mencerminkan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada SKPD belum dapat dialokasikan secara tepat, terarah, terukur, efisiensi dan efektif,” ungkapnya. Juru bicara Fraksi Gerindra drg Wike Herawati MKes mengatakan, pihaknya berharap agar pembahasan RAPBD tidak dibatasi oleh waktu dalam pembahasannya. Hal ini dimaksudkan untuk penyediaan ruang lebih luas, namun terukur dalam memberikan masukan di segala bidang pada sektor dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Juru bicara FPAN Malik Efendi memaparkan, semua pembangunan infrastruktur harus berorientasi kepada visi besar Jatim sebagai provinsi agrobisnis. Dengan begitu, pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur lain linier dengan konsep agrobisnis secara menyeluruh. Ketersediaan energi sebagai pemenuhan denyut nadi dan nafas pembangunan harus didekatkan pada peta jalan agrobisnis Jatim dengan titik tekan pemerataan pada wilayah di Jatim. Juru Bicara FPKNU H Anwar Sadad MAg mengungkapkan, secra umum fraksinya berpendapat desain atau perencanaan anggaran belanja daerah masih menggunakan pola-pola lama yang miskin inovasi, sarat duplikasi. Di sisi lain tolak ukur kinerja dari masing-masing program, proyek, dan kegiatan yang dianggarkan belum tergambar jelas. Juru bicara Fraksi Hanura Damai Dra Wulansari Perbawati menuturkan, permsalahan yang utama adalah kemiskinan, dan menurunnya angka kemiskinan adalah salah satu indikator kesuksesan pemerintahan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Jatim menurun, yakni pada 2003 7 juta orang atau 19,52%, dan pada 2004 turun menjadi 6,979 juta orang atau 19,10%, serta pada 2008 turun lagi menjadi 6,294 juta orang atau 16,97%.