DINSOS JATIM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Senin (21/10). Ini dilakukan dua hari di 21 lokasi, dari 17 kabupaten pengembangan, dengan menghadirkan para pendamping PKH.Kabid Pemerintahan dan Pemasyarakatan, Badan Perencanaan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, Yuniati SH MSi mengatakan, pelaksanaan program PKH di Jatim tahun ini terbilang sukses. Ini dapat dilihat dari makin berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS) yang menerima program tersebut.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 37 juta penduduk di Jatim tercatat 7,13 juta penduduk tergolong miskin. Sebagian besar yaitu 4,57 juta atau 64% berada di wilayah pedesaan dan umumnya sebagai buruh tani. Sedangkan sisanya berada di wilayah perkotaan yang mayoritas sebagai buruh informal.PKH dilakukan dalam bentuk tiga program, yakni kesehatan, pendidikan, dan pemeberdayaan perempuan. Pada tahun ketiga pelaksanaan PKH di Jatim atau dari tahun 2007 telah dapat dilihat keberhasilannya dengan melihat beberapa kabupaten yang menjadi objek. Tahun 2007 jumlah kabupaten penerima PKH sebanyak 21 kabupaten, tersebar di 192 kecamatan, dengan jumlah penerima 216.671 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Sedangkan realisasi pencairan dana Rp.255.952.904.000.Tahun 2008, PKH dilakukan di 9 kabupaten dari 21 lokasi pada tahun 2007 yang tersebar di 34 kecamatan, dengan jumlah penerima 33.145 RTSM. Sementara realisasi pencairan dana Rp.410.259.173.000. Untuk tahun 2009, dilakukan di 17 kabupaten, yang tersebar di 53 kecamatan, dengan jumlah penerima 43.675 RTSM, dan realisasi dana Rp.88.581.902.000.Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, Dinsos Jatim, Drs Bawon Adi Itoni MSi mengatakan, pencairan dana PKH dilakukan tiga tahap dalam satu tahun. Provinsi Jatim mendapat jatah hasil konfirmasi dengan unit pelaksana program PKH pusat namun masih dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pos. Jatim sangat berterimakasih pada pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Sosial, karena dipercaya melaksanakan PKH. Diharapkan beberapa lokasi yang belum mendapat program tersebut agar tahun berikutnya diprioritaskan.Untuk diketahui, program PKH dalam bidang kesehatan sasarannya ditujukan pada ibu hamil dan menyusui atau yang memiliki balita. Dalam hal ini, RTSM yang mendapat bantuan PKH dharuskan memeriksakan kehamilannya dalam 4 semester kehamilan dan melaksanakan imunisasi bagi RTSM yang memiliki balita. Ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak dan meningkatkan kesehatan balita.Untuk bidang pendidikan, sasaran PKH ditujukan pada anak usia sekolah wajib belajar. Ini agar mereka tidak drop out dari sekolahnya. Dengan bantuan dana PKH diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional anak sekolah seperti kebutuhan transportasi, agar mereka memiliki kepercayaan diri dan bersemangat untuk menempuh pendidikan.Sedangkan untuk program pemberdayaan perempuan, sasarannya ibu hamil, serta menyusui, nifas atau ibu yang memilki balita dan anak usia sekolah.Monev Praktisi Unair, Prof Dr Ida Bagus Wirawan mengatakan, ada beberapa kendala dari PKH yang sudah berlangsung di Jatim, seperti soal pendistribusian form validasi pada fasilitas kesehatan (faskes) dan pendidikan (fasdik). Selama ini pendistribusian form validasi belum sesuai dengan ketentuan yang pengirimannya dilakukan empat bulan sekali, padahal semestinya satu bulan sekali, sehingga ini menyulitkan pengisian para petugas faskes dan fasdik.Selain itu, masih terdapat lemahnya pengawasan terhadap kinerja pendamping, sehingga ditemukan beberapa kelemahan, seperti kurangnya pemahaman dari RTSM tentang hak dan kewajiban apabila mendapat bantuan PKH. Masih ditemukan pula pemerintah daerah yang belum mendukung program ini, terutama dari segi pendanaan untuk PKH. Padahal saat peluncuran program tersebut, sudah ada komitmen dari bupati. Mutasi personil yang menangani PKH juga menjadi kendala karena ini akan menyulitkan koordinasi. Sementara dari segi perkembangan dan kemajuan, di beberapa daerah terdapat kinerja pendamping yang baik, sehingga RTSM yang menerima PKH kini memiliki keterampilan untuk mendapat penghasilan tambahan.Dia menambahkan, pada sektor pendidikan, kini tidak lagi terdapat pungutan terhadap RTSM. Penerimaan bantuan PKH diperuntukkan tambahan les dan bantuan renovasi gedung, sehingga bantuan PKH benar-benar dapat digunakan sebagai penunjang operasional