APKP TEMUI DPRD TERKAIT PELAKSANAAN RAPBD

Aliansi Pemantau Kebijakan Publik (APKP) temui anggota DPRD Jawa Timur untuk membahas soal antisipasi penyimpangan dalam penyusunan rancangan APBD Jatim Tahun Anggaran (TA) 2010 sehingga. Wakil Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, saat menemui APKP di gedung DPRD Jatim, Selasa (20/10) menjelaskan, dalam penyusunan RAPBD TA 2010 dinilai sudah normatif dan efektif dalam perencanaan program yang dibuat oleh Pemprov Jatim. Pasalnya, sebelum draf RAPBD Jatim tersebut dibuat, pemprov terlebih dulu melakukan musyawarah atau diskusi dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). ”Dengan begitu, perencanaan itu sudah jelas dan matang untuk dilaksanakan,” katanya.Setelah RAPBD 2010 disampaikan ke DPRD Jatim, dewan akan membahasnya melalui Badan Anggaran (Banggar), dan komisi-komisi yang terkait. Seperti halnya, Komisi C (bidang keuangan) yang mengevaluasi terhadap keuangan-keuangan dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah. Begitu juga halnya, Komisi D (Bidang Pembangunan) akan memantau atau membuat kebijakan tentang pembangunan sarana dan prasarana di Jatim.Begitu pun di bidang kesehatan, dalam penyusunannya gubernur Jatim telah memperhatikan sarana kesehatan. Hal ini dengan adanya program kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan dibentuknya Pos Bersalin Desa (Polindes).”Bukan hanya itu saja, pendidikan di madrasah juga menjadi sasaran pemprov untuk menurunkan angka buta huruf di Jatim. Madrasah-madrasah ini di bantu dan dibiayai oleh APBD,” ujarnya.Menurutnya, setelah RAPBD nanti sudah disahkan, dewan akan memantau pelaksanaannya, baik dari segi dana maupun dari segi programnya. ”Kita bisa lihat bersama dan awasi bersama APBD pro rakyat miskin,” tuturnya.Namun, dalam penyusunan RAPBD Jatim 2010 diharapkan tidak terjadi tumpah tindih atau ada penyesuaian dengan penyusunan RAPBD kabupaten/kota. Artinya, program dan dana yang sudah dianggarkan di RAPBD provinsi tidak lagi dianggarkan di RAPBD kabupaten/kota. Dengan begitu, perlu ada sinergitas antar provinsi dan kabupaten/kota.Menurutnya, sebelum terbentuknya draf rancangan tersebut, terlebih dulu dirancang Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA –PPAS) yang telah disepakati oleh DPRD Jatim periode 2004-2009. Untuk kemudian dibahas dan disahkan DPRD periode 2009-2014.Perwakilan APKP, Indra Agus mengatakan, dalam pertemuan ini pihaknya mempertanyakan bagaimana penyusunan RAPBD 2010 terkait dengan komitmen prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara riil. Selain itu, prioritas penyusunannya apakah telah memperhatikan sarana pendidikan dan kesehatan.Menurutnya, pendidikan murah harus diutamakan dalam penyusunan, karena sangat signifikan bagi kepentingan bangsa. Begitu juga untuk kesehatan murah yang juga merupakan hal penting, mengingat saat ini harga obat-obatan sangat mahal dan sulit dijangkau oleh rakyat miskin.Pihaknya meminta kepada DPRD untuk lebih transparan dalam anggaran maupun pelaksanaannya. Sebab, setiap penyusunan dan pelaksanaan harus lebih banyak diperuntukkan bagi rakyat miskin daripada untuk kepentingan birokrasinya.”Program-program seperti hibah atau sosial harus efektif untuk pembangunan ekonomi dan diharapkan tidak ada penyimpangan melainkan ada transparansi,” tukasnya.