Jumat, 29 Maret 2024

DPRD BERHARAP PENGUSAHA PERHATIKAN TENAGA KONTRAK

Diunggah pada : 14 September 2009 14:31:10 5
thumb

Setelah perusahaan melepaskan atau tidak lagi menerapkan status pegawai tetap yang mengakibatkan banyak pekerja tenaga kontrak. DPRD Jawa Timur berharap agar tenaga-tenaga kontrak itu mendapatkan perhatian, sehingga taraf hidupnya lebih baik. Anggota DPRD Jatim Bambang Harianto, di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/9) mengatakan, tenaga kerja, terutama di tingkat pemerintah daerah, harus diperhatikan. Perhatian tersebut dengan memberikan upah di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).“Nasib tenaga kontrak atau outsourcing terutama di pemerintah daerah kurang diperhatikan oleh pengusaha,” ujarnya.. Menurutnya, mereka (para pekerja, red) tidak dapat dinilai berdasarkan kinerjanya, karena keterbatasan masa kerja. Mereka juga tidak dapat diberi upah sesuai dengan UMK karena tidak dapat menunjukkan prestasi kerja, sehingga perlu anggaran pemerintah provinsi," ucapnya. "Negara luar sangat memperhatikan nasib dan kesejahteraan para tenaga kerjanya, dengan memberikan pendapatan sesuai dengan standar hidup, karena itu pemerintah juga harus memperhatikan mereka," tegasnya Anggota DPRD Jatim Drs H Kuswiyanto MSi menjelaskan, untuk ke depan masyarakat yang hendak bekerja terlebih dulu membekali keterampilan, sehingga ketika hendak bekerja sudah memiliki kredibilitas yang tidak diragukan oleh pimpinannya. Sama halnya, saat di penampungan dapat juga diberi pengarahan bagaimana cara mengelola keuangan ketika mendapatkan gaji dari kerja kerasnya tersebut. Hal ini dimaksudkan agar uang yang ditansfer dan diterima oleh pihak keluarganya dapat digunakan untuk berwirausaha. ”Jangan sampai gaji yang diterima digunakan untuk membeli sepeda motor, televisi. Begitu sudah tidak bekerja uang sudah habis untuk beli barang itu. Namun sebaliknya, jika dipergunakan untuk usaha dikeluarganya dapat digunakan untuk cadangan jika nganggur kembali,” terangnya. Perempuan Harus Mandiri Anggota DPRD Jatim Suharti menjelaskan, peran perempuan saat ini masih belum maksimal, di antaranya suaranya yang kurang diperhitungkan dan kesempatan yang minim.Legislator yang terpilih Daerah Pilihan VIII (Kediri, Blitar, dan Tulungagung) ini berharap perempuan juga mendapat perhatian, terutama untuk kesehatan, modal, serta kesempatan bekerja. Caranya, dengan berjuang lewat anggaran serta memantau terus kebijakan daerah,"Bidang-bidang seperti kesehatan, kesempatan mendapatkan bantuan modal, serta kesempatan lainnya belum tersuarakan, karena itu dewan akan berupaya menyuarakan suara perempuan yang selama ini nyaris tak terdengar," paparnya Sebab, beberapa program, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi merupakan pondasi untuk memberdayakan masyarakat, terutama kaum perempuan. Begitu juga halnya, di bidang politik, pihaknya berharap perempuan dapat mewarnai perpolitikan hingga 2014, karena anggota dewan perempuan yang duduk di tingkat provinsi hanya 17 orang. Maka, pihaknya akan terus berupaya untuk belajar agar suara perempuan mampu memberi kontribusi dalam politik"Jika untuk perempuan saja itu tidak diperhitungkan, bagaimana bisa mencetak kader yang lebih baik ke depan, karena itu perempuan harus bisa mandiri baik di dalam maupun di luar. Jika perempuan bisa mandiri, kepercayaan dirinya tentu lebih tinggi. Untuk itu, saya berharap, perempuan juga bisa terus belajar untuk meningkatkan kemampuan," ujarnya.

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait