BPPKB TINGKATKAN SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) jatim meningkatkan sosialisasi pengarusutamaan gender untuk Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi maupun daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat aparatur pemerinyah.Kepala BPPKB Prov Jatim Dra Sukesi Apt Mars saat membuka Train of Traitment (TOT) dan Workshop Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Di Hotel Utami Juanda, Rabu (9/9) mengatakan, BPPKB saat ini masih kekurangan data terpilah sesuai jenis kelamin yang dimiliki berbagai sistem di daerah.Ia menjelaskan, pada Februari hingga Juli pihaknya mencari data terpilih pengarusutamaan gender melalui pendidikan, ekonomi, dan data buta aksara yang keluar dari target. Sehingga perlu koordinasi lagi dengan kabupaten/kota untuk memperoleh data yang valid.Kurangnya data terpilah ini dikarenakan masih lemahnya pemantauan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah. Perlu ditingkatkannya SDM yang paham isu gender, sehingga menghasilkan program dan kebijakan yang responsive gender di SKPD. Menurutnya, Jatim semua SKPD program kerja sudah responsive gender, namun SKPD belum sadar dengan program dan anggaran.Dijelaskannya, penggarusutamaan gender harus ada di setiap program kegiatan yang diadakan lembaga. “Untuk pelaksanaannya masih mengalami kendala terutama di tingkat SKPD Prov Jatim dan daerah. Hal ini disebabkan oleh gender yang diwacanakan oleh perempuan,” katanya.Untuk itu diperlukan strategi program pengarusutamaan gender seperti mengefektifkan pelaksaaan fungsi lembaga pendukung pengarusutamaan gender. Belum efektifnya mekanisme program pengarusutamaan gender di tingkat daerah. Meningkatkan koordinasi _ystem perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program kebijaksanaan yang responsive gender oleh pelaksana kebijakan.Kepala Bidang Kelembagaan Pengurus Utama Gender dan Pengurus Utama Anak, Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim Dra Dwi K Wardhani Danukusumo MBA MA mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahanan tentang pembanggunan kesejahteraaan perlindungan terhadap anak untuk lima tahun ke depan.Diharapkannya, kegiatan ini dapat mempercepat kelembagaan strategi pengarusutamaan gender yang memahami perempuan. Hasil yang diharapkan, peserta mengetahui konsep perlindungan anak, mengetahui kebijaksanaan pembangunan dan kesejahteraan anak. Selain itu dapat memahami kebijakan-kebijakan layak anak serta mengetahui program dan kegiatan asisten deputi di bidang perlindungan anak.Kemudian dapat meningkatkan esensibilitas gender, meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dan menyesuaikan program responsive gender, meningkatkan SDM pemerintah daerah dalam melakukan analisis gender dan gender target serta mengidentifikasi isu gender.Acara ini berlangsung selama tiga hari 9 -11 September. Peserta workshop 20 dan TOT 20orang dari SKPD Badan Pendapatan Daerah kabupaten/kota, dan BPPKB.