DPRD TEKANKAN ALOKASI PENDIDIKAN MURNI APBD 2010

Untuk mewujudkan program pendidikan gratis pada 2010 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jatim menekankan agar alokasi untuk pendidikan SD-SMP tersebut 20 % murni berasal dari APBD Jatim 2010. Anggota DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar SH MH di Gedung DPRD Jatim, Senin (7/9) mengatakan, untuk penyusunan anggaran 2010 diharapkan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Dengan begitu, anggaran tersebut dapat tersusun awal Oktober 2009. Dalam penyusunan, kalangan dewan menekankan agar alokasi untuk pendidikan di Jatim sebesar 20% dari APBD Jatim, karena sesuai amanat UU. Jika kekuatan APBD sekitar Rp 6 triliun, maka 20% dari jumlah itu, pendidikan mendapatkan alokasi Rp 1,2 triliun.Pihaknya tidak menginginkan jumlah anggaran itu dari hasil sharing antara APBD Jatim dengan APBD Kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam penyusunan alokasi pendidikan nanti bukan merupakan gabungan APBD Jatim dan APBD kabupaten/kota. “Saya pernah dengar dari bapak Sekda pada beberapa hari sebelumnya, Rp 1,2 triliun akan dialokasikan dari Provinsi Rp 600 miliar, dan Rp 600 miliar dari kabupaten/kota. Ini yang harus diantisipasi dalam penyusunannya,” ujarnya. Menurutnya, dengan dana Rp 1,2 triliun dari provinsi dengan ditambah dari masing-masing kabupaten/kota, maka program pendidikan gratis di Jatim pada 2010 dapat terealisasi. Dengan begitu, keluarga tidak mampu dapat menyekolahkan putra-putrinya untuk tingkat SD-SMP. Sebab, pemerintah telah menggalakkan wajib belajar sembilan tahun. “Saya yakin, kabupaten/kota dapat melaksanakan alokasi sesuai amanat undang-undang, maka itu pasti bisa. Sebab, 20% di masing-masing kabupaten/kota itu cukup besar, sedangkan dari provinsi sendiri sudah besar. Jadi, pada 2010 pendidikan gratis benar-benar teratasi,” terangnya.[b]DWA belum dilantik[/b] Setelah merekrut calon anggota Dewan Wali Amanah (DWA) dengan melalui berbagai tes terkait kinerja DWA, hingga kini 7 calon anggota terpilih tersebut belum dapat melakukan aktivitasnya. Saleh mengharapkan Gubernur Jatim segera melantik para calon anggota, dan memfasilitasi untuk dapat mulai bekerja. Dengan begitu, program untuk membangun pelayanan kesehatan di Jatim dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini berkaitan dengan Perda Jatim No 4/2008 yang di dalamnya ada yang menyebutkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) benar-benar dilaksanakan. Selain itu, setelah DWA ini sudah berjalan dengan baik sesuai tugasnya dan fungsinya, diharapkan dalam 4-5 tahun ke depan dapat mandiri dan tidak bergantung lagi pada APBD. Pasalnya, dalam APBD 2010 akan ada alokasi untuk memberikan honor kepada anggota tersebut.