GUBERNUR : PENGEMIS AKAN DIBERI MODAL

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memiliki solusi di dalam mengantisipasi pengemis. Ada wacana akan memberikan modal uang bagi para pengemis. Ini karena, persoalan pengemis ini merupakan tanggung jawab pemerintah."Kita lihat yang paling konstitusi saja, bahwa masalah fakir miskin itu adalah tanggung jawab negara. Ini tanggung jawab pemerintah untuk mencarikan solusi," kata Soekarwo di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (27/8).Menurutnya, masalah fakir miskin, termasuk pengemis menjadi tanggung jawab pemerintah untuk solusi, bukan pemerintah jadi polisi. Polisi biar polisi, pemerintahnya pemerintah, isinya larangannya saja seperti polisi. Solusinya adalah mengajak para pengemis itu dialog dan diberikan modal (dibiayai) untuk membuka usaha. "Kita beri modal Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Terserah mau berjualan apa, yang penting jangan mengemis," ujarnya.Soal membuka usaha dimana, Soekarwo menyebut bisa dimana saja. "Lha wong usahanya kecil-kecilan, khan nggak perlu tempat khusus. Di sekolahan misalnya. Yang penting jangan berjualan di pinggir jalan," ucapnya.Lebih lanjut Soekarwo menuturkan, wacana ini, pihaknya menilai optimistis dengan solusi seperti itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan pengemis di Jatim. "Masa dari 10 orang, 3 orang tidak bisa buka usaha jualan. Yang tujuh orang, kita ajak terus agar tidak mengemis," tuturnya.Program ini, kata Soekarwo, sudah berjalan di beberapa daerah di Jatim, seperti Malang, Mojokerto dan Jember. "Yang penting sekarang Surabaya dan Malang dulu, karena kedua kota ini cukup banyak para pengemisnya," ungkapnya.Sebetulnya, orang miskin sudah mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Namun, jatahnya diambil oleh orang-orang yang membuat keputusan tidak realistis. Akibatnya, mereka yang kehilangan jatahnya terpaksa mengemis di jalanan lagi. "Harus di cek betul 14 variable kemiskinan itu. Diluar 14 variable itu, tentu tidak bisa mendapat bantuan. Dan, mereka yang menerima bantuan itu akan dimintai tandatangan, bila perlu difoto untuk menghindari penyalahgunaan anggaran," paparnya