Jumat, 29 Maret 2024

DPRD: PENDIDIKAN GRATIS DIUPAYAKAN TERFOKUS MASKIN

Diunggah pada : 18 Agustus 2009 14:32:55 1
thumb

Terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengratiskan pendidikan untuk tingkat SD dan SMP negeri se- Jatim pada 2010, DPRD Jatim berharap agar program tersebut diupayakan langsung terfokus ke keluarga masyarakat miskin (maskin). Wakil Ketua DPRD Jatim Suhartono Wijaya, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (18/8) mengatakan, anggaran yang disediahkan untuk pelaksanaan program ini sangat terbatas. Untuk itu, pemprov harus dapat mengefisiensi dana yang akan dipergunakan dalam meningkatkan kualitas masyarakat khususnya dibidang ilmu pengetahuan ini. Menurutnya, sekolah-sekolah negeri lebih didominasi oleh keluarga mampu, sedangkan, keluarga maskin kebanyakan menuntut ilmu disekolah-sekolah swasta atau pinggiran.” Anak-anak orang kaya itu justru banyak bersekolah disekolah negeri, sedangkan yang tidak mampu sekolah dipinggiran atau swasta,” ungkapnya. Dengan begitu, untuk menghindari pemborosan dana terhadap rencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, pemprov dapat melakukan pendataan terhadap siswa-siswi yang benar-benar membutuhkan bantuan. “Siswa tidak mampu yang banyak bersekolah di swasta harus didata, begitu juga di negeri yang tidak mampu saja yang didata. Dengan begitu, mereka yang benar-benar ingin mendapatkan pelajaran dapat tersentuh langsung, siswa tersebut dapat bersekolah atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi,”paparnya. Di sisi lain, dengan adanya program ini, kualitas pendidikan diharapkan tetap sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, anak didik dapat mencerna mata-mata pelajaran yang diajarkan sama halnya dengan sekolah lainnya. Pihaknya memahami dengan kebijakan pemprov yang menginginkan adanya keberhasilan pembangunan manusia melalui pendidikan. Akan tetapi, jauh sebelumnya dapat dilakukan evaluasi pola-pola rencana ini. Sebab, anak-anak di Jatim masih banyak yang tidak dapat duduk di bangku dengan alasan kurangnya dana atau mahalnya biaya pendidikan. “Saya tidak menilai kebijakan ini tidak efektif, langkah ini justru bagus. Namun, sepertinya tidak ada rasa keadilan. Karena yang kaya dapat bantuan, sedangkan anak-anak yang belum bersekolah tidak mendapatkan,” ujarnya. Sementara untuk kesehatan gratis, pihaknya berharap ada kesadaran masyarakat dalam penggunaannya. Pasalnya, kesehatan gratis ini hanya diperuntukkan untuk maskin. “Kan banyak masyarakat mampu, namun mengurus surat keterangan tidak mampu. Dengan begitu, adanya permintaan terhadap perolehan surat itu, keluarga yang tidak mampu justru tidak memperolehnya. Kan ini lucu, dan kasihan,” paparnya. Maka, dalam pengurusannya dilakukan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan bukti bahwa orang tersebut benar-benar membutuhkan, seperti halnya, survey, dan data-data keluarga. Oleh karena itu, pihak yang memberikan rekomendasi tidak tepat sasaran dapat diberikan sanksi, karena dianggap mengambil hak orang lain.“Akhirnya pemerintah membuat kebijakan mempersulit pengurusannnya. Hal ini untuk menghindari ketidak efektifan dalam penggunaannya, seperti salah sasaran,” tuturnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Jatim, Drs Sudono Syueb MSi mengatakan, pihaknya sangat mendukung program sekolah gratis bagi siswa-siswi di Jatim, karena mereka merupakan aset dan investasi yang sangat dibutuhkan Jatim ke depan. Dengan demikian, dapat dikatakan istilah menarik student now, leader tomorrow (sekarang pelajar, tetapi besok mereka bakalan menjadi pemimipin)Dispendik Jatim sedang mematangkan program tersebut, dan kemungkinan program itu tidak jauh berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sistem pemberian jatah bulanan. “Saya mendapatkan informasi kalau Dispendik masih menyusun program itu,” paparnya. Jika menganut dan masih sesuai skema rancangan sebelumnya, program pendidikan gratis tersebut dibuat dengan pemberian jatah bulanan. Jatah biaya sekolah yang diberikan masing-masing siswa jumlahnya variatif sesuai kategorinya. Bagi siswa yang sekolah di daerah, jatahnya lebih kecil dibanding jatah yang diberikan pada siswa kota, karena tingkat kebutuhannya juga berbeda. Sebaliknya, di wilayah kabupaten juga berbeda dalam tiga kategori yakni wilayah pinggir, tengah, dan kota.Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan untuk pilot project pendidikan gratis tahun ini akan dilakukan di Bondowoso dan Sampang. Untuk ke depan sharing anggaran yang dilakukan 40 persen dari APBD Provinsi Jawa Timur dan 60 persen APBD kabupaten/kota. Pengawasan pelaksanaan pendidikan gratis akan melibatkan Dewan Pendidikan, sehingga dengan digratiskannya biaya pendidikan, pihak sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan-pungutan pada siswa. Jika sekolah membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bisa mengajukan pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait