[i]Pandangan Umum APBD 2009 [/i] PERUBAHAN APBD 2009 HARUS FOKUS PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun Anggaran (TA) 2009 difokuskan untuk memperkokoh sendi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam pembacaan pengantar nota keuangan rancangan Perubahan APBD 2009 oleh enam fraksi DPRD Propinsi Jatim di Gedung DPRD Jatim, Kamis (23/7).Fraksi Demokrat Keadilan DPRD Jatim, Rivo Henardus SH MHum mengatakan, mengacu pada konsepsi bahwa APBD harus memberikan apa yang menjadi hak rakyat dan menjalankan apa yang di amanatkan secara demokratis sebagaimana kewajiban perubahan APBD 2009 harus sampai dan sesuai dengan kesejahteraan rakyat Jatim.Oleh karena itu, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapat Daerah dan Belanja (RAPBD) Jatim TA 2009 harus dipahami sebagai piranti konstruksi dan bagian penting pelaksanaan pemerintahan Pemprof Jatim Eksekutif dan Legislatif DPRD Jatim dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik secara Fungsional.Maka itu, ia berharap perubahan RAPBD Jatim ke depan harus mengedepankan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka, dan memenuhi rasa keadilan serta substansi. Perubahan RAPBD Jatim juga harus menekankan pada tiga aspek pelayanan masyarakat, yaitu Pelayanan Administrasi, Kebutuhan dasar, maupun Infrasrtuktur yang ada di Jatim. Hal ini sesuai dengan tema dan RAPBD Jatim yang telah disusun sesuai dengan koridor Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan tema RAPBD fokus pada kesejahteraan rakyat yang harus sudah disahkan pada awal Agustus 2009.Fraksi Golkar DPRD Jatim, HR Harsono Zainuddin mengatakan, RAPBD Jatim yang diajukan oleh eksekutif yang mengacu untuk kesejahteraan untuk masyarakat Jatim sangat bagus dengan kenaikan anggaran sampai 31%. Namun, dengan kenaikan tersebut perlu penanganan keuangan yang terbuka, transparan dan akuntabel antara pihak eksekutif dan legislatif.Maka dari itu, ia mengimbau kepada pihak Eksekutif dan Legislatif Khususnya Panitia anggaran agar kedepan tetap berpedoman pada KUA PPAS yang telah menjadi kesepakatan bersama, karena KUA-PPAS tersebut merupakan pedoman kebijakan umum dalam penetapan anggaran pada perubahan APBD Provinsi Jatim TA 2009. Dengan berpedoman pada KUA PPAS yang dirancang oleh eksekutif dan legeslatif dalam perubahan APBD nanti dapat digunakan secara efektif, optimal, dan tepat sasaran sesuai dengan program prioritas yang telah di tetapkan bersama.Terhadap perubahan RAPBD Jatim, Fraksi PDI Perjuangan Dr Himawan Loekito mengatakan dalam nota yang disampaikan oleh Eksekutif dan legislatif bahwa perubahan RAPBD yang difokuskan untuk kesejahteraan rakyat Jatim menunjukkan kenaikan yang signifikan. Namun masih banyak masyrakat yang miskin, masih ada yang masih belum menerima pendidikan gratis. Ini terbukti Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim masih rendah.Maka dari itu, ia berharap Rancangan RAPBD Jatim yang dilakukan antara eksekutif dan legeslatif kedepan nota lesepahaman ini benar-benar menghasilkan RAPBD yang akomodatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepentingan rakyat atau masyarakat di Jatim.Fraksi PAN, Drs Sudono Syueb mengatakan, memperhatikan nota kesepakatan yang dirancang oleh ekskutif dan legislatif terhadap perubahan RAPBD TA 2009 pelaksanaannya harus sesuai agar format pelaksanannya secara substansi dan sesuai pada visi dan misi RPJMD 2009-2014 yang telah di tetapkan. Namun demikian, masih saja ditemukan pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan trend yang rendah khususnya pertanian dan industi pengelolahan yang masih rendah di Jatim.Maka dari itu, ia berharap agar dokumen terhadap perubahan RAPBD TA 2009 tersebut nantinya benar-benar mampu secara nyata menjadi instrumen kebijakan yang strategis dan politik mendasar bagi pengkondisian Jatim yang mandiri, sehingga mampu memberikan sumbangan nyata dan memperkuat kesinambungan masyarakat Jatim yang makmur, adil, dan sejahteraPernyataan yang sama diungkapkan Fraksi PKB, KH Abdurrahman Utsman. Tentang perubahan RAPBD TA Nota kesepakatan yang dirancang oleh ekskutif dan Legislatif terhadap perubahan RAPBD TA 2009 pelaksanaannya harus sesuai agar format pelaksanaannya secara substansi dan sesuai pada visi dan misi RPJMD 2009-2014 yang telah ditetapkan.Maka dari itu ia berharap perubahan RAPBD TA 2009 agar ditekankan betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan riil dan standar analisis belanja. Caranya melalui perencanaan yang terpadu antar satker terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.Fraksi PPP, Drs H RPA Mudid Anshori Msi mengatakan nota kesepakatan yang dirancang oleh ekskutif dan Legislatif terhadap perubahan RAPBD TA 2009 pelaksanaannya harus sesuai agar format pelaksanaannya secara substansi dan sesuai pada visi dan misi RPJMD 2009 – 2014 yang telah ditetapkan.Ia berharap, agar dokumen terhadap perubahan RAPBD TA 2009 tersebut nantinya benar-benar mampu secara nyata menjadi instrument kebijakan yang strategis dan politik mendasar bagi pengkondisian Jatim yang mandiri.